Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara. Argumen yang mendasarinya, yaitu bahwa sidang keliling dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) ragam perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone melalui Sidang Keliling (2) Persepsi Masyarakat Kahu terhadap pelaksanaan Sidang Keliling. rnPada penyusunan skripsi ini penulis menggunakan data kualitatif, dan jenis pendekatannya menggunakan pendekatan psikologis, sosiologis, antropologis dan hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data yang diperlukan. rnBerdasarkan penelitian yang telah didapatkan bahwa sidang keliling merupakan hal baru dalam sistem peradilan, dan bisa menjadi solusi pada permasalahan yang ada, dengan lahirnya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur dan menjadi dasar hukum tentang sidang keliling, sehingga sidang keliling diharapkan menjadi solusi yang tepat bagi para pencari keadilan yang susah dalam mengakses kantor Pengadilan Agama. Pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan pengadilan agama kelas 1B Watampone dari tahun 2003 hingga saat ini masih belum efektif. Akan tetapi, sidang keliling yang diadakan di Kecamatan Kahu telah menumbuhkan masyarakat atas kesadaran hukum mereka dalam mencari keadilan. Dan dilihat dari sistematika yang menyangkut prosedur persidangan juga sudah terpenuhi. Meskipun dalam penerapannya masih ada beberapa hal yang belum sejalan dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut. Hal-hal yang belum sejalan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukumya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. rnSimpulanrnBerdasarkan pembahasan pada skripsi ini, mengenai respon masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone. Maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:rnDari pembahasan tentang perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling, bahwa pelaksanaan sidang keliling hanya diperuntukkan perkara itsbat nikah saja.rnDengan adanya sidang keliling masyarakat para pencari keadilan terkhusus pada mereka yang jauh dari kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone bisa mendapatkan keadilan dengan mudah tanpa memakan biaya dan waktu yang banyak. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya sidang keliling tersebut. Akan tetapi masih banyak juga masyarakat yang mengharapkan agar sidang keliling dapat dilaksanakan kembali, agar masyarakat yang masih membutuhkan dapat menyelesaikan perkara untuk mendapat haknya sebagai warga negara yang membutuhkan kepastian hukum. Namun pelaksanaan sidang keliling tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat yang lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.rnSaranrnAdapun saran yang dapat diajukan peneliti dari penelitian yang telah dilakukan antara lain:rnSosialisasi peraturan perundang-undangan perlu diadakan kepada masyarakat sekitar, baik dari undang-undang hukum keluarga maupun SEMA, sehingga masyarakat tidak buta akan hukum dan proses sidang keliling dapat diketahui banyak masyarakat di Kecamatan Kahu.rnDalam menyususn skripsi ini, peneliti menghadapi kendala yaitu terbatasnya sampel, karena responden yang termasuk para pencari keadilan yang berperkara ada yang tidak mau dilibatkan dalam penelitian dengan alasan tidak mau diketahui permasalahannya dan juga banyak masyarakat yang pernah berperkara melalui sidang keliling tetapi bukan masyarakat tetap. Maka dari itu peneliti mencoba memberi saran bagi penelitian berikutnya untuk mengambil sampel di lingkup yang lebih besar.

SS20160099

Tersedia