Penelitian ini berjudul “Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 di SMP
Negeri 1 Watampone”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Pendidikan
Agama Islam menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2003, untuk mengetahui penerapan Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1
Watampone dan untuk mengetahui implementasi Pendidikan Agama Islam menurut
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 di SMP Negeri
1 Watampone. Untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan tersebut, penulis
menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan
pengelolaan data penelitian.
Dengan demikian hal yang diperoleh dalam penelitian adalah SMP Negeri 1
Watampone dengan segala potensi yang dimilikinya mempunyai prospek penting
dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan
adalah mengupayakan pemberdayaan dan pengembangan SMP Negeri 1 Watampone
secara maksimal.Pendidikan Agama Islam banyak menggarap masalah akhlak, maka
perlu ditelaah apa yang menjadi titik lemah dari Pendidikan Agama Islam tersebut.
Melalui kajian tersebut diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi para pelaksana
Pendidikan Agama Islam, dan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan,
sekaligus sebagai wacana pengembangan Pendidikan Agama Islam yang perlu diteliti
lebih lanjut oleh para pakar dan pemerhati pendidikan Islam. Dalam menjawab
kompleksitas permasalahannya yang dhadapi oleh Pendidikan Agama Islam (PAI)
dan upaya pemberdayaan optimalisasi dan aktualisasi Pendidikan Agama Islam, maka
penulis mengajukan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut: Pendidikan
Agama Islam di Indonesia hendaknya dilakukan dengan strategi yang terencana dan
sistematis agar dapat menunjukkan perannya sebagai pelaksana pembangunan secara
maksimal. Di samping itu, diperlukan suatu kerja sama antara semua pihak,
khususnya umat Islam untuk mensosialisasikan dan memberdayakan lembaga-
lembaga pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif dari semua elemen
bangsa khususnya praktisi pendidikan Islam. Perlu diadakan jaringan informasi dan
komunikasi yang lebih efektif bagi praktisi pendidikan Islam dan aktivitas politik,
sehingga terjadi jalinan komunikasi yang komunikatif dalam menciptakan kondisi
politik yang kondusif bagi pelaksana pendidikan agama Islam di Indonesia. Perlu
dirumuskan dan dikembangkan sistem pendidikan Islam yang benar-benar mampu
menghilangkan dualisme pendidikan di Indonesia yang cenderung mendikotomkan
antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Hal ini dimaksudkan sebagai solusi
untuk keluar dari problema politik antara pendidikan Islam dan pendidikan umum
yang senantiasa terkonsentrasi merebut ruang yang lebih besar dalam sistem
pendidikan nasional.
A. Simpulan
Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam implementasi PAI, yang objeknya adalah pribadi anak yang sedang
berkembang, maka perlu adanya hubungan timbal balik antara
penanggung jawab pendidikan, yaitu yang di dalamnya terdiri dari kepala
sekolah, para guru, staf ketatausahaan, orang tua dan anggota keluarga
lainnya mutlak diperlukan. Hal ini bukan hanya karena peserta didik
masih memerlukan perlindungan dan bimbingan sekolah dan keluarga,
tetapi juga pengaruh pendidikan dan perkembangan kejiwaan yang
diterima peserta didik dari kedua lingkungan tersebut. Dengan kata lain,
kerja sama antara penanggung jawab pendidikan perlu diintensifkan, baik
melalui usaha guru-guru di sekolah maupun orang tua murid.
2. Kedudukan PAI sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah adalah
segala upaya penyampaian ilmu pengetahuan agama Islam yang tidak
hanya untuk dipahami dan dihayati, tetapi juga diamalkan dalam
kehidupan sehari-hari. Selain itu, Pendidikan Agama Islam dalam
pelaksanaannya sebaiknya diinterpretasikan dalam bidang studi atau mata
pelajaran non-PAI. Dengan demikian, PAI sebagai salah satu bidang studi
3. merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan bidang studi
lainnya karena bidang studi secara keseluruhan berfungsi tercapainya
tujuan umum pendidikan nasional.
4. Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum sesuai dengan ketentuan
undang-undang dapat dilihat pada beberapa pasal dari UUSP Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sisdiknas terutama Pasal 37 ayat (1) menyebutkan
bahwa: Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat
pendidikan agama. Oleh karena itu, SMP Negeri 1 Watampone dengan
segala potensi yang dimilikinya mempunyai prospek penting dalam
pelaksanaan pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, strategi yang
dilakukan adalah mengupayakan pemberdayaan dan pengembangan SMP
Negeri 1 Watampone secara maksimal.
B. Implikasi
Dalam menjawab kompleksitas permasalahannya yang dhadapi oleh
Pendidikan Agama Islam (PAI) dan upaya pemberdayaan optimalisasi dan
aktualisasi Pendidikan Agama Islam, maka penulis mengajukan beberapa saran
atau rekomendasi sebagai berikut:
1. Pendidikan Agama Islam di Indonesia hendaknya dilakukan dengan strategi
yang terencana dan sistematis agar dapat menunjukkan perannya sebagai
pelaksana pembangunan secara maksimal. Di samping itu, diperlukan suatu
kerja sama antara semua pihak, khususnya umat Islam untuk
mensosialisasikan dan memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan. Oleh
karena itu, diperlukan partisipasi aktif dari semua elemen bangsa khususnya
praktisi pendidikan Islam.
2. Perlu diadakan jaringan informasi dan komunikasi yang lebih efektif bagi
praktisi pendidikan Islam dan aktivitas politik, sehingga terjadi jalinan
komunikasi yang komunikatif dalam menciptakan kondisi politik yang
kondusif bagi pelaksana pendidikan agama Islam di Indonesia.
3. Perlu dirumuskan dan dikembangkan sistem pendidikan Islam yang benar-
benar mampu menghilangkan dualism pendidikan di Indonesia yang
cenderung mendikotomikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum.
Hal ini dimaksudkan sebagai solusi untuk keluar dari problema politik antara
pendidikan Islam dan pendidikan umum yang senantiasa terkonsentrasi
merebut ruang yang lebih besar dalam sistem pendidikan nasional.

ST20180216

216/2018

Perpustakaan Pusat

Tersedia