Tesis ini adalah studi tentang rekonstruksi pengawasan penggunaan diskresi
oleh aparat kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan
bentuk pengawasan penggunaan diskresi dan faktor yang mempengaruhi penggunaan
diskresi oleh aparat kepolisian dalam praktik penegakan hukum di Polres Bone serta
strategi ideal penggunaan diskresi oleh aparat kepolisian di Polres Bone berdasarkan
perspektif hukum Islam
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan sosiologis dan
pendekatan teologis normatif dengan melalui teknik observasi, wawancara dan
dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif
kualitatif dengan tiga tahap yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan terhadap penggunaan
diskresi oleh aparat kepolisian menghadapi tantangan baik secara struktural maupun
kultural. Saat ini, sistem pengawasan masih lemah dan memerlukan perbaikan dalam
hal regulasi, pelaporan, transparansi, serta pengawasan eksternal agar diskresi dapat
dijalankan secara profesional dan akuntabel. Dalam praktiknya, diskresi kerap
digunakan oleh polisi dalam situasi kritis, seperti penangkapan pengedar narkotika
dan pengaturan lalu lintas saat macet parah. Namun, sebagian bentuk penggunaan
diskresi tersebut melanggar ketentuan prosedural atau kode etik, seperti penggunaan
senjata api tanpa mengikuti tahapan yang diatur dalam Perkap dan penilangan tanpa
prosedur yang sah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pengawasan untuk
memastikan penggunaan diskresi tetap dalam koridor hukum dan etika. Adapun
dalam perspektif hukum Islam, diskresi dibenarkan bahkan dianjurkan selama
dilandasi nilai-nilai keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan akhlak (akhlaq al-
karimah). Maka strategi idealnya adalah penggunaan diskresi yang berbasis prinsip
maqāṣid al-syarī‘ah, memperhatikan konteks sosial dan bebas dari intervensi
kepentingan.
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta masalah pokok yang
penulis teliti dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. Pengawasan terhadap penggunaan diskresi oleh aparat kepolisian menghadapi
tantangan baik secara struktural maupun kultural. Saat ini, sistem pengawasan
masih lemah dan memerlukan perbaikan dalam hal regulasi, pelaporan,
transparansi, serta pengawasan eksternal agar diskresi dapat dijalankan secara
profesional dan akuntabel. Dalam praktiknya, diskresi kerap digunakan oleh
polisi dalam situasi kritis, seperti penangkapan pengedar narkotika atau
pengaturan lalu lintas saat macet parah. Namun, sebagian bentuk penggunaan
diskresi tersebut melanggar ketentuan prosedural atau kode etik, seperti
penggunaan senjata api tanpa mengikuti tahapan yang diatur dalam Perkap
atau penilangan tanpa prosedur yang sah. Oleh karena itu, diperlukan
reformasi pengawasan untuk memastikan penggunaan diskresi tetap dalam
koridor hukum dan etika.
2. Dalam perspektif hukum Islam, diskresi dibenarkan bahkan dianjurkan selama
dilandasi nilai-nilai keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan akhlak
(akhlaq al-karimah). Maka strategi idealnya adalah penggunaan diskresi yang
berbasis prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, memperhatikan konteks sosial dan
bebas dari intervensi kepentingan.
B. Implikasi Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum khususnya
pada bidang diskresi kepolisian sebagai bagian dari hukum administrasi
negara dan hukum pidana. Pengawasan diskresi sebagai pendekatan hukum
yang menyeimbangkan antara kewenangan dan akuntabilitas serta
memberikan sumbangan pada pengembangan teori “diskresi yang terkendali”,
dengan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan asas kemanfaatan.
2. Penulis mengharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan hasil
penelitian ini dengan menambah dan memperkaya sumber informasi, untuk
kepentingan masyarakat, bangsa dan agama.

741352023025

53/2025

Perpustakaan Pusat

Tersedia