Penelitian
ini
membahas
tentang
rekonstruksi
sistem
manajemen
pengamanan lingkup pemerintahan di Kabupaten Bone. Pokok permasalahan dalam
tesis ini adalah sistem manajemen pengamanan lingkup pemerintahan di Kabupaten
Bone yakni rekonstruksi sistem manajemen pengamanan lingkup pemerintahan
Kabupaten Bone.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum ada tiga
yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik
pengumpulan bahan hukum normatif dan empiris yaitu observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Kemudian metode pengolahan dan analisis data yaitu analisis kualitatif
untuk menganalisis aspek hukum serta analisis deskriptif menggambarkan data yang
diperoleh dan menghubungkan satu sama lain.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen pengamanan
lingkup pemerintahan di Kabupaten Bone telah menerapkan prinsip legalitas melalui
penerapan standar operasional prosedur yang mengacu pada peraturan perundang-
undangan. Konkretisasi atau praktik sistem manajemen pengamanan ternyata masih
terdapat pengamanan di salah satu instansi yang belum sepenuhnya menerapkan
sistem manajemen pengamanan dengan maksimal karena keterbatasan fasilitas dan
teknologi serta masih ada kesenjangan sosial yang terjadi di Instansi tersebut. Perlu
adanya pembaharuan terkait sistem manajemen pengamanan agar terciptanya suatu
tindakan yang preventif, responsif, dan kolaboratif terhadap pimpinan dan
pengamanan.
A. Simpulan
Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik
beberapa simpulan yaitu:
1. Dalam Negara hukum, setiap kegiatan pengamanan harus berdasarkan hukum.
Penelitian ini menunjukkan bahwa Instansi Pemerintah dan swasta di
Kabupaten Bone telah menepkan Standar Operasional Prosedur sesuai
peraturan perundang-undangan, mencerminkan kepatuhan hukum dan
akuntabilitas. Sistem ini menjadi dasar penting untuk menjaga ketertiban,
keamanan, dan kepercayaan publik.
2. Dalam konkretisasi atau penerapan sistem manajemen pengamanan ada tiga
aspek strategis yang diklasifikasikan sebagai elemen-elemen utama dalam
sistem tersebut. Aspek regulasi dan kebijakan merupakan instrumen penting
dalam mengatur perilaku serta menciptakan tata kelola yang efektif. Aspek
fasilitas dan teknologi merupakan alat bantu dalam memaksimalkan
profesionalitas Satpam dalam menjalankan tugasnya, sedangkan Aspek
budaya keamanan merupakan kesadaran sikap dan perilaku seluruh elemen
organisasi dalam menjaga keamanan secara konsisten.
3. Penegakan hukum dalam penerapan Sistem Manajemen Pengamanan di
lingkup Pemerintahan di Kabupaten Bone tidak dapat dilepaskan dari
kerangka sistem hukum yang menyeluruh. Struktur hukum yang mencakup
institusi-institusi yang bertanggung jawab atas pengamanan dan penegakan
aturan, substansi hukum mengacu pada aturan, kebijakan, dan regulasi yang
menjadi dasar dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Pengamanan dan
budaya hukum yang merujuk pada nilai, sikap dan kesadaran hukum yang
dimiliki oleh aparatur Pemerintah dan personel Satpam terhadap pentingnya
penerapan Sistem Manajemen Pengamanan.
B. Implikasi Penelitian
Setelah penulis menguraikan simpulan di atas, maka akan diuraikan
implikasi penelitian yang berisi saran-saran. Adapun saran yang penulis maksud
yaitu:
1. Berdasarkan Sistem Manajemen Pengamanan Lingkup Pemerintahan di
Kabupaten Bone berbasis Perundang-undangan dari ketiga Instansi yaitu KC
Bank BRI Watampone, The Novena Hotel, dan Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Bone telah menerapkan dan mempertahankan eksistensi regulasi yang
terkait Sistem Manajemen Pengamanan dengan standar operasioanal yang
baik.
2. Untuk pimpinan ketiga Instansi KC Bank BRI Watampone, The Novena
Hotel, dan terutama Pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
perlunya penyusunan kebijakan kelembagaan yang tegas dan berkeadilan pada
tenaga pengamanan. Setiap bentuk penugasan harus dilandasi administrasi
formal sebagai bentuk perlindungan hukum. Serta perlu adanya kompensasi
yang layak ketika memberikan tugas tambahan di luar daripada tugas Satpam.
3. Untuk pimpinan ketiga Instansi KC Bank BRI Watampone, The Novena
Hotel dan terutama Pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone perlu
ada pembaharuan terkait fasilitas, sarana dan prasarana, serta teknologi yang
lebih memadai, dan pada sisi yang sama untuk seluruh Satuan Pengamanan
yang ada dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Bone, diharapkan agar
dapat mingkatkan kesadaran terkait pentingnya profesionalitas dalam
menjalankan tugas serta mengedepankan sikap loyalitas terhadap profesi.

741352023024

40/2025

Perpustakaan Pusat

Tersedia