Penelitian ini membahas mengenai persepsi pegawai terhadap manfaat
tabungan perumahan rakyat dalam perencaan keuangan jangka panjang. Sedangkan
tujuan yang dicapai dalampenelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi pegawai
terhadap manfaat Tabungan perumahan dalam perencanaan keuangan jangka Panjang
serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pegawai terkait Tabungan
perumahan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Adapun
pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data
yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis
data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Persepsi pegawai terhadap manfaat TAPERA cenderung negatif.
Mayoritas pegawai yang menjadi informan tidak melihat TAPERA sebagai program
yang membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Program ini justru
dianggap menambah beban keuangan karena memotong gaji tanpa penjelasan manfaat
yang jelas dan tanpa transparansi dalam pengelolaan dana. Faktor-faktor yang
mempengaruhi persepsi pegawai meliputi pengalaman kerja, kondisi ekonomi, dan
dukungan institusi. Pegawai dengan pengalaman panjang atau kondisi ekonomi
terbatas lebih skeptis terhadap program TAPERA. Tidak adanya dukungan institusi
dalam bentuk sosialisasi atau komunikasi kebijakan juga memperkuat persepsi negatif
tersebut.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi pegawai terhadap manfaat
Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dalam perencanaan keuangan jangka
panjang, dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Persepsi pegawai terhadap manfaat TAPERA cenderung negatif.
Mayoritas pegawai yang menjadi informan tidak melihat TAPERA
sebagai program yang membantu dalam perencanaan keuangan jangka
panjang. Program ini justru dianggap menambah beban keuangan karena
memotong gaji tanpa penjelasan manfaat yang jelas dan tanpa transparansi
dalam pengelolaan dana.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pegawai meliputi pengalaman
kerja, kondisi ekonomi, dan dukungan institusi. Pegawai dengan
pengalaman panjang atau kondisi ekonomi terbatas lebih skeptis terhadap
program TAPERA. Tidak adanya dukungan institusi dalam bentuk
sosialisasi atau komunikasi kebijakan juga memperkuat persepsi negatif
tersebut.
B. Saran
1. Bagi Pemerintah dan BP TAPERA:
Diperlukan peningkatan sosialisasi yang sistematis, transparan, dan
berkelanjutan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan pegawai
terhadap TAPERA. Informasi terkait hak, manfaat, dan mekanisme
pencairan dana perlu disampaikan secara jelas dan terbuka.
2. Bagi Instansi Pemerintah Daerah:
Perlu menyediakan forum dialog atau diskusi internal agar pegawai dapat
menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi resmi, dan merasa
dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Bagi Pegawai (ASN/P3K) Diharapkan lebih proaktif dalam mencari
informasi dari sumber resmi, serta meningkatkan literasi keuangan untuk
bisa menilai manfaat jangka panjang program-program pemerintah
seperti TAPERA.
C. Implikasi
Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara
praktis, akademik, maupun kebijakan.
Dari sisi praktis, temuan bahwa banyak pegawai ASN (baik guru maupun
tenaga kesehatan) memiliki persepsi negatif terhadap program TAPERA
menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dengan kondisi
penerima manfaat di lapangan. Pemerintah melalui BP TAPERA dan instansi
daerah perlu meningkatkan kualitas sosialisasi dan komunikasi kebijakan, agar
program tidak hanya bersifat pemotongan iuran, tetapi juga dapat dirasakan
manfaatnya secara konkret oleh peserta.
Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian
mengenai persepsi terhadap kebijakan publik, khususnya dalam bidang
perumahan dan perencanaan keuangan. Penelitian ini juga menunjukkan
bagaimana teori-teori persepsi dapat diterapkan untuk memahami respons
individu terhadap kebijakan ekonomi yang bersifat wajib dan jangka panjang.
Dari sisi kebijakan, penelitian ini memberikan sinyal bahwa kebijakan
seperti TAPERA membutuhkan evaluasi menyeluruh, transparansi, serta
perbaikan pendekatan komunikasi dengan peserta. Tanpa pemahaman dan
penerimaan dari peserta, program sebaik apapun tidak akan mencapai tujuan
akhirnya. Oleh karena itu, partisipasi pegawai sebagai subjek kebijakan perlu
diutamakan, misalnya dengan dialog terbuka, pemberian laporan berkala iuran,
serta pembukaan akses terhadap manfaat.

SFEBI20250185

185/2025

Perpustakaan Pusat

Tersedia