Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja desa (APBDes) di Desa Watang Padacenga serta bagaimana implementasinya
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif akuntansi
syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya APBDes sebagai
instrumen keuangan utama desa yang digunakan untuk mendukung berbagai program
pembangunan, pemberdayaan, serta pelayanan publik yang berdampak langsung
terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya masih
ditemukan kendala seperti kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat yang rendah,
serta lemahnya pengawasan, yang berpotensi menyebabkan penurunan kepercayaan
publik terhadap pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat,
observasi, dan dokumentasi terhadap data amggaram dan kegiatan yang didanai oleh
APBDes. Analisis data dilakukan dengan merujuk pada indikator prinsip-prinsip
akuntansi syariah yaitu transparansi, pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Watang Padacenga
sudah berjalan sesuai prosedur umum yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan, terutama dalam aspek pelaksanaan pembangunan fisik seperti jalan tani, plat
duiker, rabat beton, dan program BLT. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih
ditemukan kelemahan dalam hal keterbukaan informasi anggaran dan minimnya
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Ditinjau dari perspektif
akuntansi syariah, pengelolaan APBDes di Desa Watang Padacenga belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, karena masih ada
ketimpangan dalam pemerataan manfaat dan kurang maksimalnya praktik
akuntabilitas. Pengelolaan APBDes yang berbasis prinsip akuntansi syariah tidak
hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran tetapi juga
memperkuat kepercyaan masyarakat serta menciptakan keadilan sosial yang
berkelanjutan di tingkat desa.
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian penjelasan pada pembahasan sebelumnya, penelitian dapat
menarik kesimpulan secara keselurahan sebagai berikut :
1. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Watang Padacenga
telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tahapan yang ditetapkan
yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pemerintah desa telah
menetapkan anggaran untuk sejumlah program prioritas. Meski demikian,
pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut masih menghadapi sejumlah
kendala, di antaranya adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam
musyawarah desa (musdes), terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi
keuangan desa karena kurangnya publikasi laporan, serta lemahnya fungsi
pengawasan dari lembaga desa seperti badan permusyarawatan desa (BPD).
Selain itu, masih terdapat ketidaksesuain antara kegiatan yang direalisasikan
dengan kebutuhan nyata masyarakat, yang berdampak pada belum optimalnya
kontribusi program terhadap peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.
2. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di Desa Watang Padacenga berdasarkan perspektif
akuntansi syariah bahwa pemerintah desa telah menunjukkan usaha dalam
menjalankan program-program APBDes untuk meningkatakan kesejahteraan
masyarakat, Namun untuk mencapai pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-
prinsip akuntansi syariah masih diperlukan perbaikan secara sistematik dan
kultural. Peningkatan partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi,
peningkatan sumber daya manusia aparatur desa, serta penguatan sistem
pengawasan internal dan eksternal menjadi kunci penting untuk mewujudkan
pengelolaan keuangan desa yang amanah dan maslahat. Implementasi
akuntansi syariah secara komprehensif akan mendorong terwujudnya
pembangunan desa yang adil, berkelnjutan, dan berlandaskan nilai-nilai islam.
B. Saran
1. Pemerintah Desa Watang Padacenga disarankan untuk terus meningkatkan
kapasitas aparatur desa melalui pelatihan rutin, khususnya dalam bidang
akuntansi keuangan desa dan prinsip-prinsip akuntansi syariah, agar
pengelolaan APBDes semakin akuntabel dan profesional.
2. Transparansi dan keterlibatan masyarakat perlu diperluas, tidak hanya dalam
tahap perencanaan, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi. Hal ini dapat
dilakukan melalui forum evaluasi terbuka atau pembentukan tim pengawas
independen berbasis warga.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan
dengan pendekatan kuantitatif atau studi perbandingan antar desa, agar
pemahaman tentang efektivitas pengelolaan dana desa dalam perspektif
syariah semakin kaya dan komprehensif.
C. Implikasi
1. Penelitian ini memperkuat bahwa prinsip-prinsip akuntansi syariah seperti
keadilan, amanah, dan transparansi dapat diterapkan secara praktis dalam
pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah
tidak hanya relevan dalam institusi keuangan Islam, tetapi juga dalam tata
kelola keuangan publik, termasuk di tingkat desa.
2. Penelitian ini memberikan dasar untuk meningkatkan tata kelola APBDes
dengan pendekatan syariah Penerapan prinsip syariah dapat memperkuat
kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik dalam
pembangunan desa.
3. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah atau lembaga
terkait untuk merancang pedoman pengelolaan keuangan desa berbasis
syariah secara lebih sistematis. Hal ini bisa diwujudkan melalui regulasi,
pelatihan, atau integrasi sistem keuangan desa yang selaras dengan prinsip-
prinsip Islam.

SFEBI20250175

175/2025

Perpustakaan Pusat

Tersedia