Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Good Corporate
Governance (GCG) dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) di Desa Karella, Kecamatan Mare. GCG diharapkan dapat meningkatkan
transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes,
yang pada gilirannya dapat memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai prinsip GCG yang
diterapkan, seperti keterbukaan informasi, tanggung jawab pengelolaan. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif,
melalui wawancara dengan pengelola BUMDes, dan masyarakat setempat. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem simpan pinjam di BUMDes telah
memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk kemudahan akses pinjaman,
masih terdapat beberapa tantagan dalam hal manajemen resiko, pengawasan, dan
tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk keungan yang ditawarkan. Selain
itu, meskipun tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, beberapa kendala terkait
dengan keterbatasan modal dan rendahny tingkat pengambalian pinjaman masih
menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa penerapan GCG di BUMDes Karella dapat menjadi model
yang efektif dalam meningkatkan kinerja keuangan BUMDes, namun memerlukan
perbaikan berkelanjutan dalam hal pelatihan dan sistem pengawasan.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan keuangan BUMDes dan
pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan
keuangan BUMDes di Desa Karella telah berjalan dengan baik dalam
beberapa aspek, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
Namun, masih terdapat kendala dalam pengawasan serta pemahaman
masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes Meskipun
BUMDes telah menerapkan sistem pencatatan yang jelas, langkah
transparansi belum sepenuhnya efektif. Salah satu solusi yang dapat
diterapkan adalah memanfaatkan media digital seperti grup WhatsApp
desa atau website desa untuk menyebarluaskan informasi secara lebih
luas. Beberapa prinsip GCG yang diterapkan meliputi: 1) transparansi,
meskipun laporan keuangan sudah dibuat, penyajiannya belum optiml
bagi masyarakat umum, 2) akuntablitias, pengelolaan keuangan sudah
memliki sistem pencatatan, namun masih perlu standarisasi yang lebih
baik, 3) independesi, pengambilan keputusan dalam BUMDes, 4)
resnponbilitas bumdes telah berusaha memberikan manfaat ekonomi
bagi masyarakat, tetapi belum memiliki kebijakan tanggung jawab
sosial yang jelas, 5) kewajaran, distribusi manfaat masih belum
merata, terutma dalam akses permodalan bagi msyarakat kecil.
2. BUMDes tidak hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan dana,
tetapi juga dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satu
program utama adalah sistem simpan pinjam dengan bunga rendah
yang bertujuan untuk membantu pedagang kecil dan petani
mendapatkan modal usaha. Program ini telah memberikan dampak
positif bagi warga yang membutuhkan modal usaha, tetapi terdapat
tantangan dalam hal pemerataan distribusi manfaat serta pengawasan
terhadap penggunaan dana pinjaman. Program simpan pinjam yang
dijalankan BUMDes cukup efektif, tetapi masih perlu evaluasi lebih
lanjut untuk memastikan bahwa dana benar-benar tersalurkan kepada
yang membutuhkan serta penggunaannya tepat sasaran. Strategi
evaluasi yang dapat diterapkan adalah survei kepuasan masyarakat dan
monitoring rutin terhadap penerima manfaat. BUMdes merupakan
perusahaan sosial yang memiliki dua fungsi pertama mencari
keuntugan dan fungsi kedua adalah memecahkan masalah sosial.
Fungsi BUMDes dalam memecahkan masalah sosial merupakan
tanggungjawab sosial yang harus dilaksanakan di desa.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis dapat
memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Dapat menggunakan media sosial atau grup komunikasi Desa untuk
menyebarkan informasi terkait laporan keuangan dan program
BUMDes, Melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat mengenai
pengelolaan keuangan BUMDes.
2. Menigkatkan peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana
BUMdes melalui forum masyarakat Desa, mengadakan audit keuangan
secara berkala oleh pihak independen untuk memastikan transparansi
dan efesiensi pengelolaan keuangan.
3. Meningkatkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, seperti
melalui musyawarah Desa

SFEBI20250137

137/2025

Perpustakaan Pusat

Tersedia