Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 dalam penyusunan laporan keuangan di Desa
Awolagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Fokus utama penelitian ini
adalah mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan desa dengan ketentuan PSAP No.
01 serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi desa dalam proses penyusunannya.
Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data
berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa
Awolagading hanya menyusun satu dari tujuh komponen laporan keuangan yang
disyaratkan PSAP No. 01, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Faktor utama
yang menjadi kendala adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten di
bidang akuntansi pemerintahan, minimnya pelatihan teknis, serta belum optimalnya
penggunaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes. Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan, pendampingan teknis,
dan penguatan sistem pengelolaan keuangan agar dapat memenuhi standar akuntansi
pemerintahan yang berlaku, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa dapat terwujud dengan lebih baik
A. Kesimpulan
1. Penerapan sistem pencatatan laporan keuangan di Desa Awolagading
menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), telah berjalan
efektif dan efisien. Aplikasi ini membantu pencatatan keuangan desa secara
terstruktur dan tepat waktu, khususnya dalam penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA). Pemerintah desa juga menunjukkan komitmen terhadap
transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan melalui spanduk dan
komunikasi langsung kepada masyarakat.
2. Desa Awolagading masih menghadapi kendala dalam penyusunan laporan
keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP) No. 01. Kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya
manusia yang belum memiliki latar belakang akuntansi, sehingga laporan
keuangan yang disusun baru sebatas LRA. Selain itu, pelatihan teknis dari
instansi terkait masih terbatas dan belum membahas penyusunan laporan
secara mendalam. Dari sisi transparansi, meskipun informasi telah
disampaikan melalui spanduk, masih banyak masyarakat yang belum
memahami isi laporan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa metode
penyampaian informasi masih perlu ditingkatkan agar transparansi tidak hanya
bersifat formal, tetapi juga substansial.
3. Untuk meningkatkan kesesuaian laporan keuangan dengan PSAP No. 01,
beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, mendorong partisipasi
aktif masyarakat dalam musyawarah desa agar mereka lebih memahami
laporan keuangan dan turut mengawasi penggunaannya. Kedua, perlu
dilakukan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih sistematis dan
mengacu pada format standar PSAP. Ketiga, penting bagi pemerintah desa
untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya melalui
pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan. Melalui sinergi antara
pemerintah desa, masyarakat, dan instansi terkait, diharapkan laporan
keuangan desa dapat disusun secara lebih lengkap, akuntabel, dan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
B. Saran
Pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan, khususnya terkait
penyusunan laporan keuangan sesuai PSAP No. 01. Pemerintah daerah, seperti
pihak kecamatan atau DPMD, juga diharapkan memberikan pendampingan yang
lebih intensif. Selain itu, penyusunan format laporan yang sederhana dan mudah
dipahami dapat membantu perangkat desa dalam pelaporan yang sesuai strandar.
Masyarakat juga perlu diberi edukasi agar lebih memahami isi laporan keuangan
yang dipublikasikan. Evaluasi berkala terhadap proses pelaporan penting
dilakukan sebagai langkah perbaikan berkelanjutan.

SFEBI20250027

27/2025

Perpustakaan Pusat

Tersedia