Penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan perumahan subsidi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 54 di Kabupaten Bone,
dengan fokus pada faktor penghambat dan dampaknya terhadap kesejahteraan
masyarakat. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode kualitatif, data
dikumpulkan melalui wawancara dengan staf Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone serta warga perumahan subsidi,
dilengkapi dengan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perumahan subsidi
bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR). Dari sisi dampak, kebijakan perumahan subsidi terbukti memberikan
kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Program ini tidak hanya
menyediakan tempat tinggal yang aman dan layak, tetapi juga mendorong stabilitas
sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan membuka peluang pemberdayaan ekonomi
lokal melalui usaha kecil yang dijalankan di rumah. Kepemilikan rumah juga
menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial, yang pada gilirannya
memperkuat solidaritas dan kohesivitas komunitas. Namun implementasinya
menghadapi berbagai hambatan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan
lahan strategis, tingginya biaya pembangunan, prosedur perizinan yang kompleks,
serta kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam merawat infrastruktur
yang telah disediakan. Solusi yang diusulkan mencakup pendekatan yang lebih
inklusif dan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, edukasi dan
sosialisasi intensif mengenai pentingnya infrastruktur, penyederhanaan proses
perizinan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan
masyarakat. Secara keseluruhan, perumahan subsidi berperan penting dalam
menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkeadilan.
A. Kesimpulan
1. Kebijakan perumahan subsidi yang diatur dalam Pasal 54 Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
menegaskan peran strategis pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan
hunian yang layak, aman, terjangkau, harmonis, dan berkelanjutan bagi
masyarakat. Perumahan subsidi memiliki dampak positif terhadap
kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan tempat tinggal yang layak
dan aman. Program ini mendorong stabilitas sosial, meningkatkan kualitas
hidup, dan membuka peluang pemberdayaan ekonomi lokal. Kepemilikan
rumah mendorong usaha kecil, solidaritas sosial, dan komunitas yang lebih
aktif. Dengan akses perumahan yang layak, ketimpangan sosial dapat
ditekan, memberikan masyarakat peluang untuk berkembang. Secara
keseluruhan, kebijakan perumahan subsidi bukan hanya memenuhi
kebutuhan dasar, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan
masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berkeadilan.
2. Namun demikian, kebijakan ini juga menghadapi sejumlah tantangan yang
menghambat pelaksanaannya, seperti keterbatasan lahan, biaya tinggi, dan
prosedur perizinan yang kompleks menghambat pelaksanaannya. Untuk
meningkatkan efektivitas kebijakan ini di Kabupaten Bone, diperlukan
pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan
pelaksanaan. Edukasi tentang infrastruktur dan penyederhanaan proses
perizinan adalah langkah strategis yang harus diambil, serta kolaborasi
antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk mendukung
pembangunan perumahan yang berkelanjutan.
B. Saran
1. Bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone dan
2. Pemerintah Daerah diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi
antarinstansi serta meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan
perumahan yang terintegrasi dengan tata ruang wilayah. Selain itu, penting
untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan agar tidak menjadi
hambatan bagi pengembang dan pelaksanaan program subsidi. Upaya
penyediaan anggaran yang memadai dan keberlanjutan program juga perlu
menjadi perhatian utama.
3. Bagi Masyarakat
Masyarakat sebagai penerima manfaat program subsidi diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga serta merawat
infrastruktur yang telah disediakan. Edukasi tentang pentingnya kepemilikan
rumah dan peran warga dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan
berkelanjutan perlu terus dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan
komunitas.
4. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan lingkup
yang lebih luas, seperti membandingkan efektivitas kebijakan perumahan
subsidi di berbagai daerah atau mengevaluasi dampak jangka panjang dari
program ini terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan
masyarakat. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga bisa mengeksplorasi
strategi komunikasi dan pendekatan partisipatif yang paling efektif untuk
meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan perumahan.

SSYA20250148

148/2025

Perpustakaan Pusat

Tersedia