Penelitian ini berjudul, ―Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan (Studi Kasus Permandian Alam Desa Lanca dan Destinasi
Wisata Tanjung Pallette)‖. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam menjaga dan
mengembangkan daya tarik wisata, dengan fokus pada dua destinasi wisata di
Kabupaten Bone: Permandian Alam Desa Lanca dan Tanjung Pallette. Undangundang ini menjadi dasar hukum dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan
dan berbasis partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah
kualitatif dengan tiga pendekatan, yaitu: yuridis normatif, normatif empiris, dan
sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan
perundang-undangan terkait kepariwisataan. Pendekatan normatif empiris menelaah
bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Sedangkan pendekatan
sosiologis dilakukan melalui pengumpulan data sekunder serta data primer dari
observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat dan pemangku kepentingan
pariwisata setempat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 10
Tahun 2009 telah dijalankan secara partisipatif oleh pemerintah daerah, pelaku usaha,
dan masyarakat. Namun, terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman
masyarakat terhadap isi undang-undang, keterbatasan infrastruktur pendukung,
minimnya anggaran, serta masalah pengelolaan sampah dan aksesibilitas untuk
penyandang disabilitas. Sebagai solusi, pihak pengelola telah memasang
pengumuman di area wisata untuk mengimbau pengunjung agar ikut menjaga
kelestarian daya tarik wisata. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi
antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan
Undang-Undang Kepariwisataan. Diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan agar
pengembangan destinasi wisata dapat dilakukan secara optimal, berkelanjutan, dan
inklusif.
A. Kesimpulan
Pada akhir skripsi ini, maka penelitian dapat diuraikan berdasarkan hasil
analisis dari tujuan pembahsan penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan destinasi wisata Tanjung Pallette dan Permandian Alam Desa
Lanca di Kabupaten Bone telah menunjukkan kesesuaian dengan amanat
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya
dalam hal pelibatan berbagai pihak dalam pengelolaan wisata. Meskipun
pemahaman masyarakat dan sebagian aparat terhadap isi undang-undang
tersebut masih tergolong rendah, praktik di lapangan telah mencerminkan
prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya. Hal ini terlihat dari keterlibatan Dinas
Pariwisata, pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta
masyarakat setempat dalam upaya melestarikan dan mengembangkan objek
wisata. Selain itu, penyediaan fasilitas penunjang dan strategi promosi berbasis
media sosial juga telah diterapkan sebagai bentuk penguatan daya tarik wisata,
meskipun masih terdapat kekurangan dari aspek jaminan hukum dan layanan
kesehatan bagi pengunjung terutama dalam hal penyediaan layanan khusus bagi
penyandang disabilitas yang masih membutuhkan banyak perhatian dari pihak
pengelola.
2. Di dalam pengembangan sektor pariwisata di kedua destinasi yakni Permandian
Alam Desa Lanca dan Tanjung Pallette, masih terdapat sejumlah kendala yang
perlu menjadi perhatian. Kendala utama yang ditemukan meliputi rendahnya
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan
wisata, kurangnya pemeliharaan infrastruktur dan akses jalan, serta keterbatasan
anggaran untuk mendukung kegiatan pengembangan pariwisata secara optimal.
Oleh karena itu, solusi yang dapat diterapkan mencakup peningkatan sosialisasi
terkait regulasi pariwisata, penyuluhan lingkungan kepada masyarakat,
peningkatan koordinasi antarinstansi terkait seperti pemerintah, pemerintah
daerah ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata, serta
dukungan anggaran yang lebih memadai. Diharapkan dengan langkah-langkah
tersebut, destinasi wisata Tanjung Pallette dan Permandian Alam Lanca dapat
dikelola secara lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata
terhadap pembangunan ekonomi daerah.
B. Saran
Adapun saran yang peneliti dapat berikan mengenai penelitian yang telah
dilakukan yaitu, sebagai berikut:
1. Peningkatan Pemahaman Regulasi
Diperlukan upaya lebih serius dari pihak pemerintah, khususnya Dinas
Pariwisata, untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan kepada masyarakat, aparat desa, dan seluruh
pemangku kepentingan terkait. Pemahaman terhadap regulasi ini penting agar
setiap pihak mengetahui hak, kewajiban, serta peran masing-masing dalam
mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
2. Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas
Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap
perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur, terutama akses jalan menuju objek
wisata. Infrastruktur yang baik akan memberikan kenyamanan dan keamanan
bagi pengunjung, serta menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing
destinasi wisata.
3. Pengelolaan Lingkungan dan Kesadaran Masyarakat
Perlunya program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan wisata. Pengelolaan
sampah yang sistematis dan berbasis partisipasi masyarakat dapat membantu
menjaga kenyamanan dan keindahan objek wisata, serta mendukung nilai-nilai
konservasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.
4. Penguatan Dukungan Pendanaan dan Kelembagaan
Untuk mendukung pengembangan wisata secara optimal, perlu adanya
alokasi dana yang memadai baik dari APBD maupun melalui kemitraan dengan
sektor swasta. Selain itu, penguatan kelembagaan seperti BUMDes dan
kelompok sadar wisata (Pokdarwis) juga penting untuk memperkuat kapasitas
pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

SSYA20250121

121/2025

Perpustakaan Pusat

Tersedia