Asas Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Perspektif
Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Bone), berangkat dari judul tersebut maka dirumuskan suatu rumusan masalah
diantaranya (1)Bagaimana penerapan asas profesionalisme dalam
penyelenggaraan birokrasi di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bone, (2)
Bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terlaksananya asas
profesionalisme dalam penyelenggaraan birokrasi di Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Bone
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Kualitatif. Secara spesifik penelitian kualitatif ini menggunakan Metode
pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam
penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
Kemudian data diolah dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi
data.
Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan asas profesionalisme terhadap
pegawai di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bone terlaksana dengan baik
baik elektabilitas, responsibility, suitability diantaranya prosedur pelayanan yang
jelas, waktu penyelesaian yang efisien, biaya pelayanan yang transparan, maupun
kompetensi petugas pelayanan. Selain itu dalam perspektif Islam tergambarkan
dalam prinsip- prinsip Islam diantaranya keadilan, kejujuran, transparansi, dan
tanggungjawab pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan. Adapun faktor
pendorong penerapan asas profesional di Mal Pelayanan Publik dalam
penyelenggaraan publik diantaranya ialah sarana dan prasarana yang sangat
lengkap, kantor yang bersih dan nyaman, serta kuatitas sumber daya mansuia yang
menjadi kunci utama pelaksanaan pelayanan publik. Sedangkan untuk faktor
penghambat dalam penerapan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Bone diantaranya masih banyak loket yang kosong dari 18 instansi
hanya 7 loket yang terisi, selanjutnya kurangnya sosialisasi Mal Pelayanan Publik
di masyarakat Kabupaten Bone.
Implikasi penelitian diiharapkan mampu membuat struktur yg lebih jelas
di Mal Pelayanan Publik, Mempertegas dan memperjelas keberadaan 11 instansi
yang masih kosong jika perlu memberikan sanksi, serta Meningkatkan sosialisasi
tentang keberadaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bone hingga ke pelosok
maupun sosial media agar semua masyarakat Bone mengetahui keberadaan tujuan
dan fungsinya.
A. Kesimpulan
1. Penerapan asas profesionalisme di Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Bone sangat penting untuk memastikan pelayanan yang berkualitas dan
memuaskan bagi masyarakat. Profesionalisme mencakup berbagai
aspek, mulai dari kompetensi pegawai hingga integritas dalam
menjalankan tugas. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik
harus mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan dan
memberikan layanan secara cepat, tepat, transparan, dan bertanggung
jawab. Berdasarkan Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan
Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, penerapan asas
profesionalisme pegawai di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten
Bone telah terlaksana dengan baik diantaranya prosedur pelayanan yang
jelas, waktu penyelesaian yang efisien, biaya pelayanan yang
transparan, maupun kompetensi petugas pelayanan. Selain itu dalam
perspektif Islam tergambarkan dalam prinsip- prinsip Islam diantaranya
keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggungjawab pegawai dalam
penyelenggaraan pelayanan.Profesionalisme dalam pelayanan publik
memastikan bahwa masyarakat menerima layanan yang berkualitas dan
adil, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi terlaksananya asas profesionalisme
di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bone terdiri dari 2 faktor
diantaranya faktor pendorong diantaranya penerapan asas profesional di
Mal Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan publik diantaranya ialah
sarana dan prasarana yang sangat lengkap dalam menunjang pelayanan
publik, kantor yang bersih dan nyaman, serta kuatitas sumber daya
mansuia yang menjadi kunci utama pelaksanaan pelayanan publik.
Sedangkan untuk faktor penghambat dalam penerapan pelayanan publik
di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bone diantaranya masih banyak
loket yang kosong dari 18 instansi hanya 7 loket yang terisi, selanjutnya
kurangnya sosialisasi Mal Pelayanan Publik di masyarakat Kabupaten
Bone.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil penyusunan tesis ini, maka disarankan antara lain:
1. Membuat struktur yg lebih jelas di Mal Pelayanan Publik, diantaranya
truktur pemerintah daerah berkoordinasi dengan kepala DPMPTSP
dimana dinas- dinas terkait berada di bawah pemda biar masyarakat
sipil tdk ada yg keliru mengenai Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Bone.
2. Mempertegas dan memperjelas keberadaan 11 instansi yang masih
kosong jika perlu memberikan sanksi, apabila tidak mengindahkan surat
dari Mal Pelayanan Publik untuk mengisi loket masing- masing
instansi.
3. Meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Bone hingga ke pelosok maupun sosial media agar semua
masyarakat Bone mengetahui keberadaan tujuan dan fungsinya.

741352022009

55/2024

Perpustakaan Pusat

Tersedia