Penelitian ini berjudul Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah Dalam
Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Bone).
Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji kontribusi Organisasi Perangkat Daerah
terhadap kinerja Pemerintah Daerah serta penerapan prinsip-prinsip good governance
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi
tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi, transparansi, akuntabilitas,
responsivitas, penegakan hukum, serta efektivitas dan efisiensi sebagai dasar
terciptanya pemerintahan daerah yang profesional.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Organisasi
Perangkat Daerah berkontribusi terhadap kinerja Pemerintah Daerah serta bagaimana
peran Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung terwujudnya prinsip-prinsip
good governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas,
penegakan hukum, serta efektivitas dan efisiensi. Metode penelitian yang digunakan
adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang
dianalisis secara deskriptif-kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dan fungsi Organisasi
Perangkat Daerah di Kabupaten Bone sangat berkontribusi terhadap peningkatan
kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pelayanan publik dan pelaksanaan
program kerja. Dalam konteks penerapan good governance, Organisasi Perangkat
Daerah telah menunjukkan peran penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip good
governance di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Oleh karena itu, perbaikan struktur
kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi hal yang mendesak guna
mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan profesional di tingkat daerah.
A. Kesimpulan
Setelah melalui proses penelitian yang mencakup observasi, dokumentasi, serta
wawancara mendalam dengan pihak terkait, maka diperoleh berbagai temuan yang
menggambarkan secara jelas peran strategis Organisasi Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah
sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di Kabupaten Bone memiliki kontribusi yang sangat signifikan
dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam aspek
pelayanan publik, perencanaan dan penganggaran pembangunan, pengelolaan
keuangan, penanggulangan kemiskinan, serta pengawasan dan pengendalian
program. Peran strategis OPD seperti Disdukcapil, DPMPTSP, Bappeda, BKAD,
dan Dinas Sosial tidak hanya tercermin dalam pelaksanaan teknis, tetapi juga
dalam penerapan prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi,
transparansi, akuntabilitas, responsivitas, penegakan hukum, serta efektivitas dan
efisiensi. Sinergi antar-OPD, pembinaan kelembagaan, serta reformasi struktur
organisasi melalui penggabungan OPD menjadi strategi penting untuk
menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, responsif, dan hemat anggaran. Oleh
karena itu, kinerja pemerintah daerah sangat bergantung pada kemampuan
manajerial dan koordinatif dari setiap OPD sebagai ujung tombak pelayanan dan
pembangunan daerah.
2. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bone telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip good
governance secara sistematis ke dalam praktik birokrasi pemerintahan. Prinsip
partisipasi diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan
evaluasi kebijakan; prinsip transparansi melalui keterbukaan informasi berbasis
teknologi; prinsip akuntabilitas melalui pelaporan kinerja yang terukur; serta
prinsip responsivitas dan penegakan hukum melalui penyediaan kanal pengaduan
serta sinergi dengan APIP dan APH. Selain itu, upaya efisiensi struktural menjadi
cerminan dari kesadaran terhadap pentingnya birokrasi yang hemat biaya dan
tepat sasaran. Secara keseluruhan, OPD telah menjadi aktor utama dalam
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan partisipatif..
B. Saran
1. Pemerintah Kabupaten Bone disarankan untuk terus mendorong inovasi dan
peningkatan kapasitas dalam lingkungan OPD, khususnya dalam bidang
perencanaan, teknologi informasi, dan manajemen keuangan. Penguatan
integrasi antar-OPD juga penting untuk menghindari tumpang tindih program
dan memaksimalkan pencapaian visi daerah.
2. Organisasi Perangkat Daerah perlu meningkatkan intensitas dan kualitas
pelibatan masyarakat melalui forum-forum interaktif yang tidak bersifat
seremonial. Upaya transparansi dan akuntabilitas juga harus terus diperkuat
melalui pembaruan sistem informasi, peningkatan literasi digital pegawai, dan
pelaporan berbasis kinerja yang mudah diakses publik.

742352021129

Perpustakaan Pusat

Tersedia