Penelitian ini membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Relevansinya
dengan Maqāṣid al-Syarī„ah, dengan mengambil studi kasus pada Dinas Sosial
Kabupaten Bone. Permasalahan ODGJ masih menjadi isu yang cukup kompleks di
Indonesia, terkhusus pada tingkat daerah, mereka kerap mengalami diskriminasi,
penelantaran, serta tidak memperoleh hak-hak mereka secara utuh sebagai warga
negara. Padahal dalam undang-undang telah dijamin bahwa ODGJ memiliki hak yang
sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau.
Penelitian ini mengkaji sejauh mana Pemerintah Daerah, melalui Dinas Sosial,
melaksanakan amanat undang-undang dalam menjamin hak kesehatan dan
perlindungan ODGJ sebagai bagian dari warga negara yang bermartabat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi
kebijakan kesehatan terhadap ODGJ menurut UU No. 36 Tahun 2009, serta menilai
kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Maqāṣid al-Syarī„ah, yang meliputi
perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini
dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi lapangan,
dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dengan
pihak Dinas Sosial Kabupaten Bone, serta dokumentasi kebijakan dan praktik
layanan sosial yang berjalan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana
kebijakan yang berlaku diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone dan bagaimana
nilai-nilai syariat Islam melalui pendekatan Maqāṣid al-Syarī„ah diterapkan dalam
proses perlindungan dan pelayanan terhadap ODGJ.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan terhadap ODGJ telah berjalan melalui program rehabilitasi sosial,
koordinasi lintas sektor, dan pendampingan individu. Dinas Sosial juga melakukan
rujukan ODGJ ke rumah sakit jiwa dan bekerja sama dengan pihak keluarga dalam
proses pendampingan. Namun demikian, pelaksanaan program ini masih belum
optimal. Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran daerah, minim
jumlah tenaga profesional di bidang kejiwaan, kurang fasilitas khusus bagi ODGJ,
serta rendah kesadaran masyarakat dalam menangani ODGJ secara manusiawi.
Meskipun belum semua ideal, pendekatan yang dilakukan Dinas Sosial menunjukkan
semangat perlindungan terhadap hak-hak dasar ODGJ. Hal tersebut sejalan dengan
prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī„ah, terutama dalam aspek perlindungan jiwa dan
perlindungan akal. Nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia
tercermin dalam upaya pemerintah daerah untuk memberi perlakuan yang adil dan
bermartabat kepada ODGJ, meskipun secara teknis dan sumber daya masih
menghadapi tantangan serius.

SSYA20250077

77/2025

Perpustakaan Pusat

Tersedia