Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana judi online di Kabupaten Bone. Tujuan penelitian ini yakni untuk
mengetahui kinerja penegakan hukum dalam penindakan pelaku tindak pidana judi
online di Kabupaten Bone serta hambatan dan solusi dalam penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kabupaten Bone.
Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (field research)
dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yaitu
yuridis empiris. Metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan
dokumentasi. Selain itu metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data,
penyajian data dan verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penegakan hukum dalam
penindakan pelaku tindak pidana judi online di Kabupaten Bone masih belum
optimal. Meskipun telah ada dasar hukum yang mengatur, implementasinya di
lapangan menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah personel,
sarana pelacakan yang belum memadai, serta kurangnya pemahaman aparat
terhadap kejahatan berbasis siber. Hal ini menyebabkan proses penindakan belum
berjalan secara efektif dan efisien, sehingga masih banyak pelaku yang belum
tersentuh hukum. Hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku judi
online di Kabupaten Bone meliputi penggunaan identitas palsu oleh pelaku, budaya
berjudi yang sudah melekat di sebagian masyarakat, rendahnya kesadaran akan
bahaya judi online, serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Untuk
mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak
hukum, penyediaan teknologi pendukung yang memadai, edukasi kepada
masyarakat, serta penguatan kerja sama lintas sektor dalam upaya pemberantasan
praktik perjudian online secara menyeluruh dan berkelanjutan.
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Kinerja penegakan hukum dalam penindakan pelaku tindak pidana judi
online di Kabupaten Bone masih belum optimal. Meskipun telah ada dasar
hukum yang mengatur, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai
kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, sarana pelacakan yang belum
memadai, serta kurangnya pemahaman aparat terhadap kejahatan berbasis
siber. Hal ini menyebabkan proses penindakan belum berjalan secara efektif
dan efisien, sehingga masih banyak pelaku yang belum tersentuh hukum.
Hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
judi online di Kabupaten Bone meliputi penggunaan identitas palsu, budaya
berjudi yang telah mengakar di masyarakat, kemudahan akses internet, serta
lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Identitas anonim dan
penggunaan rekening orang lain menyulitkan pelacakan pelaku, sementara
kebiasaan berjudi yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat
memperparah situasi. Akses internet yang luas dan cepat juga memfasilitasi
penyebaran praktik ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan
solusi seperti verifikasi identitas digital, edukasi hukum, pemblokiran situs
judi, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta program rehabilitasi sosial
dan pemberdayaan ekonomi guna mencegah masyarakat kembali
terjerumus ke dalam praktik judi online. Akses internet yang luas dan cepat
juga memfasilitasi penyebaran praktik ini. Untuk mengatasi hambatan
tersebut, diperlukan. solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di mana
aparat penegak hukum perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak
perbankan dan penyedia layanan digital guna melacak transaksi
mencurigakan serta pemilik rekening penampung. Selain itu, pemanfaatan
teknologi digital forensik yang lebih canggih sangat dibutuhkan untuk
melacak jejak digital meskipun pelaku menggunakan VPN atau akun
anonim. Denganmembangun sistem database khusus yang mencatat akun-
akun terindikasi judi online, penindakan terhadap pelaku bisa dilakukan
lebih tepat sasaran. Kemudian perlu dilakukan edukasi hukum secara
intensif melalui penyuluhan di sekolah, lingkungan masyarakat, serta rumah
ibadah dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dan
melakukan kerja sama antara aparat penegak hukum dan Kementerian
Kominfo dalam memblokir situs serta aplikasi judi secara berkala. Untuk
meningkatkan kerja sama antar Lembaga perlu dibentuk tim terpadu antara
kepolisian, kejaksaan, Kominfo, dan lembaga keuangan guna menangani
kasus secara komprehensif. Serta Layanan konseling dan rehabilitasi sangat
penting disediakan bagi pelaku, khususnya remaja yang sudah kecanduan
judi online. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengembangkan
program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat rentan agar mereka tidak
tergiur dengan iming-iming keuntungan instan dari judi online. Pendekatan
ini bertujuan untuk menciptakan solusi jangka panjang yang menyentuh
akar permasalahan sosial.
62
B. Implikasi
Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis.
1. Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian dalam hukum pidana,
khususnya dalam konteks kejahatan berbasis teknologi informasi, dengan
menyoroti pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi.
2. Secara praktis, hasil penelitian memberikan gambaran nyata bahwa aparat
penegak hukum di Kabupaten Bone masih menghadapi berbagai kendala
dalam memberantas judi online. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan
khusus mengenai kejahatan siber, pengadaan alat pelacak yang memadai,
serta penguatan kerja sama antarinstansi. Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih
responsif dan strategis dalam menanggulangi praktik perjudian online di
Kabupaten Bone.

SSYA20250096

96/2025

Perpustakaan Pusat

Tersedia