Tesis ini akan membahas tentang Rekonstruksi Program Bantuan Pangan
NonTunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluargamiskin (PRA-
SEJAHTERA)”.Penelitian ini tergolong sebagai suatu penelitian pustaka (library
research) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Adapun sumber data
yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data kutipan langsung dan tidak
langsung serta diolah dengan metode deskriptif analitik.
Program Bantuan PanganNon Tunai (BPNT)/Sembako
adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun
elektronikyang di salurkan melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) sehingga
dapat mempermudah proses penyaluran bantuan tersebut,yang digunakan hanya
untuk membeli bahan pangan dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran
bahan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan dalam
bentuk uang tunai setiap bulannya. Tujuan dari Penulisan tugas akhir ini adalah
membangun model dalam Program BPNT/Sembako yang dapat meningkatkan
Ekonomi KPM sehingga penerima BPNT/Sembako dapat tersalurkan sesuai
dengan data yang akurat, sehingga program tersebut dapat berjalan dengan
objektif,cepat dan tepat sasaran.
A. SIMPULAN
1. Mekanisme dalam pelaksanaan Program bantuan pangan non tuniaBPNT/
Sembakosudah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Umum
Program Sembako Tahun 2020, Pada pelaksanaannya sendiri memiliki
mekanisme yang baru yakni dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas
diantaranya dengan membentuk Tim Kordinasi Bansos Pangan yaitu tim yang
dibentuk secara berjenjang di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota
sampai tingkat kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam
pelaksanaan BPNT serta pertanggung jawaban sehingga dapat dicapai hasil
yang efektif.
Selain itu dibentuk tim pengendali dalam pelaksanaan penyaluran
bantuan sosial non tunai (BPNT) sesuai dengan PERPRES No.63 Tahun
2017, tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (PMK), wakil ketua adalah Menteri perencanaan
Pembangunan Nasional (BPN)/kepala bappenas dan sekretaris adalah
Sekretariat Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K), dengan anggota Menteri-Menteri dan Kepala Lembaga terkait
termasuk kantor staf kepresidenan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
117
Serta Pendamping BPNT adalah petugas yang mendampingi
keseluruhan proses pelaksanaan program BPNT (mencakup: Persiapan,
Edukasi dan Sosialisasi, Registrasi dan Distribusi KKS, Penggantian KPM,
Penyaluran dana Bantuan, dan Pemanfaatan dana Bantuan),
2. Pembinaa dan pengawasan dalam pelaksanaan program BPNT sangat
diperlukan, karena mengingat kebijakan danperaturan yang dibuat menjadi
acuan dalam mendorong kearah pembangunan.Program-program mengenai
pengurangan kemiskinan, dimulai oleh pemerintahdengan menerbitkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun2010, tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan diterbitkanPeraturan
Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan
dalam pengawasan pelaksanaan program BPNT untuk mananggulangan
kemiskina di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,
kelurahan/Desa, yang keanggotaannya terdiri dariunsur pemerintah,
masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentinganlainnya. Dan merupakan
salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi
beban masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dan beban
masyarakatuntuk pemenuhan kebutuhan pokok, dan telah menerapkan
kebijakanprogram bantuan sosial berupa Program Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT).
3. Membangun Model program bantuan pangan nontunai (BPNT) yang dapat
meningkatkan ekonomi KPM merupakan Salah satu tujuan dari Program
BPNT adalah pemenuhan gizi seimbang melalui keragaman bahan pangan
untuk KPM. Adapun hal yang ditawarkan agar dapat menjadi acuan dalam
perbaikan pelaksanaan program BPNT/Sembako yaitu :
a. Harus dilakukan Sistem Kontrol Pembelanjaan KPM sehingga tidak
terjadi praktik monopoli dan dapat mengukur sejauh mana program
tersebut dapat mencapai tujuan pemenuhan keragaman pangan.
b. Perbaikan Data KPM harus dilakukan pembaharuan sebagai terobosan
dari permasalahan data, seperti pada orang yang berhak mendapatkan
bantuan tapi tidak dapat (Exlusion Error), dan ada yang tidak berhak tapi
dapat (Inclusion Error).
c. Pelaporan Agen/Pendamping Tidak Baku merupakan Kewajiban e-
warong untuk mencatat atau membuat laporan pembelanjaan KPM
sebagai bentuk bukti transaksi yang harus dimiliki e-warong sehingga
ada pegangan pelaporan penyaluran disetiap daerah.
d. Pelaporan dan Pengawasan Tim Koordinasi Bansos Pangan Harus
Berjalan
e. Rekrutmen Khusus Pendamping BPNT agar dapat melakukan berbagai
pengawasan proses penyaluran program tersebut kepada KPM dan agen.
B. IMPLIKASI PENELITIAN
Terkait dengan mekanisme pelaksanaan menjadi tugas bagi pemerintah,
sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program
bantuan pangan nontunai (BPNT)/Sembako, terutama pada data penerima (KPM)
yang menjadi suatu problem dalam masyarakat terkait dengan data yang tidak
tepat sasaran, dan ketepatan waktu dalam penyaluran. Bagi masyarakat, sebaiknya
meningkatkan kemampuan untuk memperoleh tambahan penghasilan agar dapat
meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mencukupi kebutuhan rumah tangga
terutama kebutuhan pangan dan tidak hanya mengandalkan penerimaan bantuan
sosial tersebut.

741352022019

22/2024

Perpustakaan Pusat

Tersedia