Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara cara hakim
menangani penyelesaian perkara dengan angka perceraian, untuk menggali faktor-
faktor yang berkontribusi pada percepatan pengambilan keputusan dalam kasus
perceraian, serta untuk merumuskan rekomendasi dalam meningkatkan efektifitas
proses mediasi dalam penanganan perceraian di Pengadilan Agama Watampone.
Pokok permasalahannya adalah data perkara yang masuk di Pengadilan Agama
Watampone menunjukkan bahwa setiap tahunnya marak terjadi kasus perceraian, baik
yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) maupun oleh pihak suami (cerai talak)
sehingga putusan hakim saat ini dinilai cenderung terlalu cepat diambil, tanpa melalui
proses mediasi atau pembinaan yang mendalam terhadap pasangan suami istri. Kondisi
ini menimbulkan kesan bahwa perceraian dianggap sebagai solusi instan, bukan upaya
terakhir setelah semua jalan penyelesaian telah ditempuh. Ketika putusan perceraian
dijatuhkan dengan cepat tanpa pendalaman terhadap akar persoalan rumah tangga,
maka tentu akan menjadi pertanyaan terkait pola korelasi antara perkara yang masuk,
cara hakim memutus, dan seberapa besar hal tersebut berkontribusi terhadap tingginya
angka perceraian.
Dalam memecahkan masalah, maka penulis melakukan penelitian lapangan
(field research) yang menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif dan teologis
normatif dengan melalui teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui
observasi langsung dan studi dokumentasi putusan pengadilan. Data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tiga tahap yaitu
tahap reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi
(conclusion drawing).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Watampone
menempatkan mediasi sebagai langkah utama untuk mendamaikan suami istri sebelum
persidangan dilanjutkan. Jika mediasi gagal, proses berlanjut dengan pemeriksaan dan
putusan yang mengedepankan asas mempersulit perceraian, dengan putusan dapat
dijatuhkan setelah satu kali sidang atau secara verstek jika pihak tidak hadir. Akta cerai
diterbitkan maksimal 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Percepatan
putusan ini penting untuk menghindari dampak psikologis, ekonomi, dan sosial serta
memberikan kepastian hukum. Inovasi seperti sidang daring mendukung prinsip
peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus menjaga keadilan dan
kemaslahatan keluarga sesuai syariat Islam dan perundang-undangan. Pendekatan ini
mencerminkan penerapan hukum Islam yang bijaksana, mengutamakan rekonsiliasi
serta perlindungan hak istri dan anak, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap sistem peradilan agama.
A. SIMPULAN
1. Pola putusan hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone
menunjukkan proses yang sistematis dan berpedoman pada prosedur hukum
yang berlaku, dimulai dari upaya mediasi hingga putusan akhir yang dapat
berupa dikabulkannya gugatan cerai, penolakan, atau gugatan tidak diterima.
Hakim berperan aktif dalam mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum
mengambil keputusan perceraian, sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun
1989 dan PERMA No. 2 Tahun 2003.
2. Tinjauan terhadap pola putusan hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan
Agama Watampone dari perspektif hukum Islam sangat penting dan dapat
diterima selama proses mediasi dilakukan dengan benar, alasan perceraian jelas
dan kuat, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga tetap dijaga. Dan
percepatan proses pengambilan keputusan dalam kasus perceraian di Pengadilan
Agama Watampone merupakan langkah yang selaras dengan prinsip hukum
Islam, selama dilakukan dengan cermat, mengutamakan upaya mediasi, serta
berdasarkan alasan yang kuat dan jelas. Apabila mediasi tidak berhasil, hakim
akan menerapkan prinsip yang mempersulit perceraian dengan memberikan
putusan berdasarkan ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
B. SARAN
1. Melihat peningkatan kasus perceraian setiap tahunnya, hakim sebaiknya lebih
cermat dalam mempercepat pengambilan keputusan di Pengadilan Agama
Watampone. Namun, proses tersebut harus tetap mengedepankan prinsip
mediasi dan upaya perdamaian sebagai bagian dari syariat yang menekankan
penyelesaian secara musyawarah, tanpa terburu-buru dalam memutuskan
perceraian. Hal ini karena perceraian merupakan jalan terakhir yang tidak
disukai oleh Allah dan hanya diperbolehkan jika tidak ada cara lain untuk
memperbaiki rumah tangga. Oleh sebab itu, percepatan pengambilan
keputusan harus tetap menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian
hukum, dan kemaslahatan para pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk mengurangi tingkat perceraian, sangat dianjurkan agar Pengadilan
Agama bekerja sama secara sinergis dengan BP4 Kementerian Agama
melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Kerja sama ini dapat
diwujudkan dalam bentuk perjanjian bersama (MoU) yang
mengintegrasikan pelayanan dan informasi terkait pernikahan dan
perceraian. Sinergi antara Pengadilan Agama dan KUA meningkatkan
pelayanan publik sekaligus menurunkan angka perceraian serta
memperkuat perlindungan keluarga. Oleh karena itu, kolaborasi dan
pembagian data yang baik antara Pengadilan Agama dan KUA sangat penting
untuk menciptakan keluarga harmonis dan menekan tingkat perceraian
secara signifikan

SSYA20250134

134/2025

Perpustakaan Pusat

Tersedia