Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan hak pilih di Lembaga
Pemasyarkatan Kelas IIA Watampone pada Pilkada Tahun 2024 pada perspektif
Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris
dapat disebut juga penelitian lapangan, penelitian empiris ini dilakukan dengan
cara mengkaji hukum dalam realitas di lapangan atau kenyataan di dalam
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hak
fundamental tersebut diimplementasikan, dengan fokus pada keselarasan antara
Undang-Undang dan perspektif Siyasah Syar'iyyah.
Dalam pelaksanaannya, Hak Pilih warga Binaan Pada Pilkada di atur oleh
Undang-Undang 1945, Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
sampai dengan Hak Asasi Manusia. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah Lapas
Kelas IIA Watampone telah mencerminkan nilai prinsip keadailan dan
kemaslahatan, dan menenkankan pentingya partisipasi dalam pengambilan
keputusan yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, di peroleh beberapa
Kesimpulan terkait dengan Pelaksanaan Hak Pilih Warga Binaan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone Pada Pilkada Tahun
2024 Perspektif Siyasah Syar’iyyah.
Pelaksanaan hak pilih warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas IIA Watampone pada Pilkada 2024 merupakan wujud
nyata dari implementasi hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, dan Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Hak memilih bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone adalah hak dasar yang dijamin
oleh konstitusi dan Undang-Undang. Kerja sama antara Lapas dan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi kunci dalam mewujudkan hak
pilih Warga Binaan Lapas, menegaskan komitmen untuk menjaga
prinsip demokrasi dan memastikan bahwa setiap warga negara dapat
berpartisipasi dalam proses pemilihan umum.
B. Saran
1. Pengaturan Pelaksanaan Hak Pilih Warga Binaan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone Pada Pilkada 2024
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1,
Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2015, Peraturam Komisi Pemilihan
Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 dan Hak Asasi Manuasia, pada
Pasal 1 DUHAM sudah terlaksana dengan baik namun dalam
pelaksanaan nya masih perlu ditingkatkan lagi terutama terkait
dengan pencocokan dan verifikasi data warga binaan agar lebih teliti
agar semua warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Watampone semua mendapatkan hak pilihnya.
2. Pelaksanaan Hak Pilih Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Watampone Pada Pilkada 2024 Berdasarkan Siyasah
Syar’iyyah, untuk memperkuat pelaksanaan pemilu dalam konteks
Siyasah Syar'iyyah, perlu adanya sinergi antara berbagai elemen
masyarakat. Ulama dan tokoh agama dapat berperan sebagai pilar
edukasi, memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Islam dalam
berpolitik dan membimbing warga binaan untuk memilih dengan
bijak. Dengan demikian, pemilu dapat menjadi wahana yang efektif
untuk memilih pemimpin yang berkualitas, mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah
Syar'iyyah, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat.

SSYA20250023

23/2025

Perpustakaan Pusat

Tersedia