Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivas penerapan e-government
dalam meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone oleh
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone ditinjau dari
perpektif siyasah syar’iyyah dan apa saja faktor penghambat serta upaya pemerintah
daerah yakni Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam
menerapkan e-government. Penelitian ini menggunakan perspektif siyasah syar’iyyah
sebagai landasan untuk menilai kesesuaian prinsip tata kelola pemerintahan dengan
nilai-nilai dalam hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis
empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem e-government telah
diterapkan sesuai dengan ketentuan INPRES No.3 tahun 2003 Tentang Kebijakan
Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dengan menerapkan 4 tahapan
yaitu tahapan persiapan, tahapan pematangan, tahapan pemantapan, dan tahapan
pemanfaantan. Namun demikian, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena
masih terdapat faktor penghambat seperti kurangnya anggaran, terbatasnya sumber
daya manusia yang ahli di bidang IT dan terbatasnya pemahaman masyarakat
terhadap teknologi yang digunakan. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, penerapan
e-government di Kabupaten Bone secara umum telah mencerminkan semangat good
governance dalam Islam karena menyangkut mengenai kemashlahatan masyarakat,
meskipun dalam penerapannya masih perlu pembenahan di berbagai aspek
A. Kesimpulan
1. Penerapan e-government yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
kabupaten bone telah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan
pemerintah. Penerapan e-govenrment yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Bone dinilai telah dilakukan dengan efektif berdasarkan
Instrukri Presiden (INPRES) No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi
Nasional Pengembangan E-Government yaitu dengan beberapa tahapan,
diantaranya: tahapan persiapan tahapan pematangan , tahap pemantapan , tahap
pemanfaatan. Ditinjau dari perspektif siyasah syar’iyyah penerapan e-
government telah sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip syar'iyyah dalam
pemerintahan yang baik. Tujuan siyasah syar’iyyah adalah semata-mata
demi untuk memberikan kemashlatan kepada masyarakat dan menjauhkan
dari kemudharatan (merusak). Maka dari itu, dengan hadirnya e-government
dianggap telah memenuhi hal tersebut karena dapat mempermudah
masyarakat dalam mengakses layanan publik dan mendapatkan informasi
yang diperlukan.
2. Meskipun dalam penerapan e-government dinilai telah efektif dilakukan,
namun tidak bisa dipungkiri terdapat faktor Penghambat yang dialami Dinas
Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Bone dalam
penerapannya, diantaranya yaitu terbatasnya SDM atau tenaga kerja yang
berkompeten di bidang IT, kurangnya anggaran, kasus kebocoran data di
Kominfo yang berdampak pada sistem dan kepercayaan masyarakat, serta
partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi e-government yang masih
kurang.
B. Saran
Efektivitas penerapan e-government di Kabupaten Bone memang terbukti telah
efektif untuk dilakukan, namun banyaknya kendala-kendala harus tetap kita
perhatikan dan berikan solusi agar penerapannya semakin maksimal di masa yang
akan datang. Maka dari itu, penulis menyarankan perlunya evaluasi secara
berkala terhadap sistem yang ada. Salah satu langkah penting adalah
menyediakan pelatihan bagi pegawai pemerintah dan masyarakat terutama di
pelosok kecamatan dan desa yang minim akan pengetahuan tentang e-
govenrment di Kabupaten Bone, sehingga mereka dapat memahami dan
memanfaatkan sistem e-government dengan lebih baik. Selain itu, aspek
anggaran juga merupakan salah satu faktor krusial yang harus diperhatikan.
Dengan pengelolaan anggaran yang baik, diharapkan implementasi e-government
dapat berjalan lancar, memberikan layanan yang efektif, dan akhirnya
meningkatkan kepuasan masyarakat.

SSYA20250025

25/2025

Perpustakaan Pusat

Tersedia