Skripsi ini membahas tentang Implikasi Mahkamah Konstitusi NO.
1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis diIndonesia. UUD 1945 telah
menetapkan keberadaan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan yudikatif
yang ketentuannya diatur dalam Bab IX UUD 1945. Sebelum mengalami perubahan,
kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 hanya terdiri atas satu Pasal dan dua ayat,
yaitu pasal 24.Tujuan dari peneliaan ini Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim
Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang sengketa Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.Untuk Mengetahui Implikasi
Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024
Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis DiIndonesia. Apabila dilihat dari
tempat penelitiannya maka penelitian ini adalah penelitian pustaka Sehingga dalam
mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan sumber kepustakaan yang
kaitannya ada masalah pokok dengan penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024
menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas,
Rahasia) dan JURDIL (Jujur, Adil) sebagai pilar demokrasi. Itu akan dipertahankan
untuk setiap pemilu yang diadakan.Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan dugaan
adanya pelanggaran struktural, sistematik, dan besar (TSM) yang dapat merusak
integritas pemilu dan hak pilih masyarakat. Dalam menilai kasus tersebut, Mahkamah
Konstitusi menolak tuntutan yang tidak didukung oleh bukti yang cukup, namun
menerima tuntutan yang relevan dan memerintahkan penghitungan ulang suara di
beberapa daerah yang terdapat bukti pelanggaran. keputusan Nomor 1/PHPU.PRES-
XXII/2024 mempunyai implikasi yang signifikan terhadap terselenggaranya pemilu
demokratis di Indonesia. Secara hukum, keputusan tersebut memperkuat kerangka
hukum pemilu dengan memfasilitasi sinkronisasi peraturan yang ada dan
meningkatkan pengawasan oleh KPU dan Bawaslu. Hal ini akan membantu
memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilu, terutama dengan memastikan
transparansi, integritas dan keadilan di seluruh proses pemilu. putusan ini berperan
penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, Adapun yang bisa
disimpulkan, yaitu:
1. Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024
menekankan penegakan asas LUBER JURDIL sebagai pilar demokrasi,
mengevaluasi dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM),
serta melindungi hak pilih rakyat sebagai elemen fundamental demokrasi
konstitusional. Berdasarkan bukti yang ada, MK menolak klaim tanpa dasar
yang kuat, namun menerima klaim relevan dengan memerintahkan
penghitungan ulang di beberapa wilayah. Putusan ini menegaskan peran MK
sebagai penjaga integritas pemilu dan demokrasi di Indonesia.
2. Putusan No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 memiliki implikasi penting dalam
mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Secara hukum, putusan ini
memperkuat kerangka hukum dengan mendorong sinkronisasi peraturan pemilu
dan meningkatkan pengawasan melalui Bawaslu serta penyelenggara dari pihak
KPU. Akuntabilitas penyelenggara pemilu juga diperkuat, terutama dalam
menjamin transparansi, integritas, dan keadilan proses pemilu. Selain itu,
putusan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu,
sehingga mendorong partisipasi pemilih dalam demokrasi. Dengan menegakkan
supremasi hukum, putusan ini memastikan hak politik yang setara bagi semua
warga negara tanpa diskriminasi atau manipulasi.
B. Saran
Adapun saran yang bisa diberikan, yaitu:
1. Peningkatan Pengawasan pemilihan ulang di wilayah tertentu
Peningkatan pengawasan pemilihan ulang di wilayah tertentu dilakukan
untuk memastikan proses demokrasi berjalan transparan, adil, dan bebas dari
praktik kecurangan, dengan melibatkan aparat yang kompeten serta teknologi
pemantauan yang lebih canggih. Putusan MK juga menekankan pentingnya
peningkatan profesionalisme bagi penegak hukum pemilu dalam menilai dan
menangani pelanggaran. Hal ini mencakup pelatihan yang lebih intensif bagi
petugas hukum terkait identifikasi pelanggaran TSM, serta penanganan yang lebih
sistematis terkait pembuktian pelanggaran yang terjadi. Penerapan prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam penegakan hukum ini sangat
penting agar hukum dapat diterapkan secara adil dan tidak ada pihak yang
diuntungkan secara tidak sah.
2. Penerapan Teknologi Digital dalam Pengawasan serta pelaksana Pemilu
Penggunaan teknologi digital dalam penghitungan suara dan pengawasan
serta pelaksana pemilu dalam hal ini aplikasi Sirekap dan Siwaslu harus
dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Teknologi ini juga
dapat membantu mencegah manipulasi dan membangun kepercayaan publik
terhadap proses pemilu.

SSYA20250002

02/2025

Perpustakaan Pusat

Tersedia