Tesis ini berjudul Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Keuangan Publik
Islam di Kecamatan Bontocani. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguraikan
pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bontocani dan menguraikan pengelolaan Dana
Desa menurut perspektif Keuangan Publik Islam di Kecamatan Bontocani.
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yaitu
pendekatan sosiologi dan pendekatan ekonomi syariah, teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini
adalah pemerintah dan masyarakat pada setiap desa yang ada di Kecamatan Bontocani.
Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan Dana Desa di
Kecamatan Bontocani menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan
pengalokasian anggaran dana desa di beberapa desa yang ada di Kecamatan Bontocani
menunjukkan perhatian serius pada bidang infrastruktur seperti jalan tani dan drainase.
Desa-desa tersebut diantaranya adalah Desa Pammusureng, Desa Langi, Desa
Lamoncong, Desa Mattirowalie, Desa Watangcani, Desa Pattuku, Desa Bontojai, dan
Desa Bulusirua. Prioritas pembangunan infrastruktur dikarenakan sarana dan
parasarana yang ada di desa masih terbatas dan belum memadai. Hal yang sedikit
berbeda dilakukan oleh Desa Ere Cinnong dan Desa Bana yaitu selain membangun
infrastruktur, kedua desa ini juga berfokus pada pengembangan hasil alam yang
dimiliki seperti kopi. Hal ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain agar
perekonomian masyarakat yang ada di desa dapat mengalami peningkatan.
Pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu
seperti di Desa Pammusureng, Desa Langi, Desa Ere Cinnong, Desa Lamoncong, Desa
Mattirowalie, Desa Watangcani, Desa Pattuku, Desa Bulusirua, dan Desa Bana. Hal
yang berbeda terjadi di Desa Bontojai di mana pelaksanaan program kerja tidak sesuai
dengan perencanaan awal sehingga perlu dianggarkan kembali pada periode
berikutnya. Pemerintah Desa Bontojai perlu untuk memaksimalkan penggunaan dana
desa dan mengatasi setiap kendala agar hasilnya dapat dilihat dan dinikmati oleh
masyarakat. Penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desan di seluruh
desa yang ada di Kecamatan Bontocani berjalan lancar dan selesai tepat waktu. (2)
Prinsip-prinsip syariah dalam keuangan publik Islam, seperti adil, jujur, dan transparan,
menjadi landasan utama dalam menilai kebijakan pengelolaan Dana Desa. Keadilan
dalam pengelolaan dana desa dapat berupa pemberian kesempatan yang sama kepada
petani agar dapat mengakses setiap bantuan yang diberikan Pemerintah Desa. Hal
seperti ini diterapkan di Desa Pammusureng, Desa Bulusirua, dan Desa Bana.
Penyaluran bantuan sosial yang merata diterapkan di Desa Langi dan Desa Watangcani.
Memberikan kesempatan yang sama bagi anak kurang mampu untuk memperoleh
bantuan pendidikan diterapkan di Desa Ere Cinnong. Pemerintah Desa Lamoncong
mengimplementasikan nilai keadilan dengan membangun infrastruktur secara merata.
Pemerintah Desa Mattirowalie memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat
kurang mampu untuk memperoleh bantuan kesehatan. Pemerintah Desa Pattuku dan
Desa Bontojai nmemberi kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mengikuti
program pelatihan keterampilan. Kejujuran dan transparansi diimplementasikan
dengan baik oleh seluruh desa di Kecamatan Bontocani yaitu dengan membuat laporan
keuangan secara akurat disertai bukti dan membuat laporan transparansi anggaran yang
dapat diakses oleh masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan nilai keadilan,
kejujuran, dan transparansi sebagai bagian dari keuangan publik Islam ada sedikit
perbedaan dalam pelaksanaannya namun pada hakikatnya tetap menjunjung tinggi
ketiga nilai tersebut.
A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan penelitian ini berdasarkan ruimusan masalah dan
pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Bontocani pada model perencanaan
penyaluran dana desa menunjukkan pola yang serupa, dengan fokus utama pada
pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, penting untuk mencatat
bahwa diversifikasi alokasi dana desa menjadi kunci penting untuk memastikan
setiap sektor mendapat perhatian yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan
potensi desa secara menyeluruh. Selain itu, penatausahaan, pembuatan laporan
yang akurat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa
merupakan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan
keberhasilan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
di tingkat desa. Dengan menjaga integritas dan transparansi dalam semua
tahapan pengelolaan dana desa, masyarakat dapat memperoleh manfaat
maksimal dari alokasi dana tersebut dan memastikan pembangunan yang
berkelanjutan serta inklusif bagi semua pihak.
2. Pengelolaan dana desa menurut perspektif Keuangan Publik Islam di
Kecamatan Bontocani menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan
transparansi. Implementasi prinsip-prinsip tersebut telah membawa dampak
positif yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
pedesaan, memperkuat kepercayaan publik, mencegah korupsi, dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu,
menjaga dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip ini di setiap tingkat
pengelolaan dana publik, termasuk dana desa, sangat penting untuk mencapai
pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh.
B. Implikasi Penelitian
Implikasi penelitian ini sangat relevan dalam menggambarkan hubungan
antara prinsip-prinsip keuangan publik Islam dan pengelolaan Dana Desa di
Kecamatan Bontocani. Pertama, temuan terkait partisipasi masyarakat sebagai
implementasi prinsip keadilan distributif dalam keuangan publik Islam
menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan
dan implementasi program Dana Desa. Implikasinya adalah perlunya penguatan
mekanisme partisipatif yang lebih efektif, di mana aspirasi masyarakat
diakomodasi secara optimal sehingga alokasi dana dapat lebih merata dan adil.
Kedua, tantangan terkait kelengkapan laporan keuangan yang disoroti dalam
penelitian menggarisbawahi perlunya peningkatan transparansi dalam pengelolaan
Dana Desa sesuai prinsip keuangan publik Islam. Implikasinya adalah pentingnya
penyempurnaan prosedur dan sistem pelaporan keuangan, termasuk penggunaan
teknologi informasi, untuk memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan
realitas lapangan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini akan
memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana
desa. Selanjutnya, pengalokasian dana Desa pada sektor pembangunan
infrastruktur, terutama melalui pembangunan jalan, memberikan implikasi positif
terhadap pencapaian prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam keuangan publik
Islam. Implikasinya adalah pentingnya menjaga fokus pada pembangunan
infrastruktur yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,
sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan distribusi
kekayaan dan manfaat secara adil. Dengan demikian, implikasi penelitian ini
menunjukkan perlunya terus memperbaiki dan mengoptimalkan mekanisme
partisipatif, transparansi pelaporan keuangan, dan fokus pembangunan untuk
memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bontocani dapat lebih
sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam. Langkah-langkah ini
diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap
kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat setempat.
C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan Dana Desa di Kecamatan
Bontocani dan implikasi prinsip-prinsip keuangan publik Islam, terdapat beberapa
saran yang dapat diajukan kepada pemerintah desa guna meningkatkan efektivitas
dan keberlanjutan program. Pertama, pemerintah desa seharusnya memperkuat
mekanisme partisipatif masyarakat, memastikan keterlibatan mereka dari
perencanaan hingga pemantauan program Dana Desa. Hal ini akan meningkatkan
keadilan distributif dalam alokasi dana dan mengakomodasi kebutuhan seluruh
anggota masyarakat. Kedua, transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan
melalui penerapan sistem pelaporan keuangan yang lebih akurat dan mudah diakses
oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu
mempermudah proses ini. Ketiga, diversifikasi alokasi Dana Desa perlu
dipertimbangkan untuk mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk
pemberdayaan manusia dan pengembangan sektor ekonomi lokal. Keempat, fokus
pada pembangunan infrastruktur harus disertai dengan pemastian kualitas yang
optimal, sehingga proyek-proyek tersebut benar-benar bermanfaat dan
berkelanjutan. Kelima, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa
melalui program pelatihan dan pendidikan menjadi kunci untuk mencapai
kesejahteraan jangka panjang. Keenam, mendorong kerjasama antara pemerintah
desa, pihak terkait, dan komunitas dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya
dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Ketujuh, memberikan informasi dan
pendidikan kepada masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa dan prinsip-prinsip
keuangan publik Islam akan meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka.
Terakhir, penerapan sistem monitoring dan evaluasi rutin atas pelaksanaan program
Dana Desa menjadi langkah penting untuk menilai dampak program secara berkala
dan memperbaiki kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan
menggabungkan saran-saran ini, diharapkan pemerintah desa dapat lebih efektif
dalam menjalankan program Dana Desa sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan
publik Islam, membawa dampak positif, dan mencapai kesejahteraan yang
berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

601022022020

06/2024

Perpustakaan Pusat

Tersedia