Skripsi ini membahas pengelolaan layanan informasi publik mengenai keputusan
pemerintah di wilayah Kabupaten Soppeng yang merupakan sebuah studi terhadap
PPID Kabupaten Soppeng. Sebagai bentuk pengelolaan badan publik yang baik, yang
nantinya dapat mewujudkan masyarakat informasi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bentuk pengelolaan layanan informasi publik tentang putusan pemerintah
di Kabupaten Soppeng dan peran PPID Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan
layanan informasi publik tentang putusan pemerintah.
Metode yang digunakan secara deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif.
Pengumpulan data yaitu kabid humas pengelolaan informasi dan dokumentasi dan
staf pelayanan informasi PPID Kabupaten Soppeng di lingkungan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi serta Staf Dinas Komunikasi dan Informasi.
Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan
audio-visual.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) bentuk pengelolaan layanan informasi
publik ada empat kegiatan utama yang harus diperhatikan yaitu: (a) pengumpulan
data yang dilakukan oleh PPID Pembantu melakukan pengumpulan seluruh informasi
yang ada dalam penguasaannya. Kegiatan yang dilakukan berupa inventarisasi
informasi publik, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, diterima dari badan
publik lain, maupun yang dikirim. (b) Dalam hal penyedian dan penyiapan PPID
menyiapkan dua cara yaitu ada yang online maupun offline. Untuk online sendiri
sudah ada di website PPID dan untuk untuk data yang tertulis berada di pusat
pelayanan PPID. (c) Pengklasifikasian data terbagi menjadi 4 jenis klasifikasi data
yaitu informasi yang diumumkan secara berkala, serta-merta, setiap saat, dan
informasi yang dikecualikan. (d) pendokumentasian mengumpulkan, mengolah,
dokumen-dokumen dalam bentuk data, gambar maupun suara untuk dijadikan bahan
informasi publik. (2) Peran PPID di Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan
keterbukaan informasi publik yaitu tantangan tentang perubahan kultur SDM dalam
pelayanan masyarakat. Untuk itulah sebagai wujud peningkatan kualitas layanan yang
modern, PPID Kabupaten Soppeng berupaya untuk menciptakan layanan informasi
berbasis elektronik melalui website, display layanan, form layanan online serta
layanan informasi melalui media sosial dengan tujuan menciptakan layanan informasi
yang lebih cepat dan mudah. Sedangkan kendala PPID Kabupaten Soppeng beberapa
masyarakat belum mengetahui keberadaan PPID, beberapa pegawainya belum
mengetahui tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam memberikan layanan
informasi, dan kurangnya sarana dan prasarana.
Implikasi dari penelitian ini yaitu melakukan sosialisasi mengenai Keterbukaan
Informasi Publik Kepada masyarakat dan remaja, mengoptimalkan fungsi PPID tidak
hanya sebagai pelayanan informasi terhadap permohonan informasi publik tetapi
sebagai tempat sharing, meningkatkan sinergi antar bagian-bagian yang ada di PPID,
dan melakukan bimbingan teknis bagi PPID Pembantu.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas terkait penelitian
Pengelolaan Layanan Informasi Publik Mengenai Keputusan Pemerintah di
Wilayah Kabupaten Soppeng (Studi Kasus PPID Kab. Soppeng), adapun yang
bisa penulis simpulkan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi ada empat kegiatan utama
yang harus diperhatikan yaitu:
a. Pengumpulan data
Pada tahap pengumpulan informasi, PPID Pembantu melakukan
pengumpulan seluruh informasi yang ada dalam penguasaannya.
Kegiatan yang dilakukan berupa inventarisasi informasi publik, baik
yang diproduksi sendiri, dikembangkan, diterima dari badan publik
lain, maupun yang dikirim. Selain itu, PPID Pembantu melakukan
identifikasi atas jenis-jenis informasi yang dikuasainya itu. Identifikasi
ini dilakukan dengan melakukan pengelompokan informasi sesuai
dengan ketentuan UU KIP.
b. Pengolahan data
Dalam hal pengohan data untuk pemohon informasi sesuai dengan
undang-undang keterbukaan informasi jenis data yang setiap saat,
berkala, yang dikecualikan dan terbuka. Dalam hal penyediaan dan
penyiapaan PPID menyiapkan dua cara yaitu ada yang online maupun
offline. Untuk online sendiri sudah ada di website PPID dan untuk data
yang tertulis berada di pusat pelayanan PPID.
c. Klasifikasi data
Pengklarifikasian data terbagi menjadi 4 jenis klasifikasi data yaitu
informasi yang diumumkan secara berkala, serta-merta, setiap saat,
dan informasi yang dikecualikan.
d. Pendokumentasian
Mengumpulkan, mengolah, dokumen-dokumen dalam bentuk data,
gambar maupun suara untuk dijadikan bahan informasi publik. Untuk
kegiatan Bapak Bupati dan Wakil Bupati dishare melalui website
Pemkab itu sendiri sedangkan untuk pemohon informasi bisa dibuka
melalui website PPID itu sendiri.
2. Peran PPID di Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan keterbukaan
informasi publik yaitu tantangan tentang perubahan kultur SDM dalam
pelayanan masyarakat secara konvensional menjadi berbasis elektronik,
mewujudkan layanan yang lebih smart,serta terintegritasi dengan sebuah
sistem yang terdukung teknologi informasi. Untuk itulah sebagai wujud
peningkatan kualitas layanan yang modern, PPID Kabupaten Soppeng
berupaya untuk menciptakan layanan informasi berbasis elektronik
melalui website, display layanan, form layanan online serta layanan
informasi melalui media sosial dengan tujuan menciptakan layanan
informasi yang lebih cepat dan mudah. Sedangkan kendala PPID
Kabupaten Soppeng beberapa masyarakat belum mengetahui keberadaan
PPID, beberapa pegawainya belum mengetahui tugas, tanggung jawab
dan wewenangnya dalam memberikan layanan informasi, dan kurangnya
sarana dan prasarana.
B. Implikasi
Setelah penelitian menguraikan kesimpulan diatas, maka dibawah ini
akan diuraikan implikasi dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun
implikasi yang diharapkan penelitian dapat terjadi yaitu:
1. Melakukan sosialiasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik kepada
masyarakat dan remaja sehingga sedari dini mereka tahu mengenai
Keterbukaan Informasi Publik yang digadang sebagai salah satu
perwujudan dari masyarakat informasi.
2. Pengomptimalan fungsi PPID tidak hanya sebagai pelayan informasi
terhadap permohonan informasi publik, tetapi juga sebagai tempat
sharing, sehingga fungsi pelayanannya menjadi maksimal.
3. Meningkatkan sinergi antara bagian-bagian yang ada di PPID, PPID
Utama dengan PPID Pembantu, dan PPID dengan masyarakat/publik.
4. Melakukan bimbingan teknis bagi PPID Pembantu, mengingat lambannya
pemberian informasi publik dikarenakan banyaknya PPID Pembantu yang
belum memahami betul tugas, tanggung jawab dan wewenang. Hal ini
mengakibatkan informasi yang belum terklasifikasi sesuai dengan aturan.

SFUD2022043

143/2022

Perpustakaan Pusat

Tersedia