Skripsi ini membahas . tentang Konsep Salus Populi Suprema Lex Esto
Ditinjau Dari Fiqih Siyasah Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
pelaksanaan secara nyata asas Salus Populi Suprema Lex Esto. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui konsep Salus Populi Suprema Lex Esto menurut hukum positif dan
bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap asas tersebut.
Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), yaitu suatu
metode yang digunakan dengan jalan menelaah beberapa buku sebagai sumber
datanya. Dalam hal ini peneliti menekankan sumber bahan hukum yang terdiri buku-
buku hukum, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan
dengan objek penelitian. Sebagai sumber datanya yakni yang ada relevansinya
dengan permasalahan yang peneliti ingin teliti yang objek bahasannya adalah
mengenai konsep Salus Populi Suprema Lex Esto.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif asas Salus Populi
Suprema Lex Esto dapat dijadikan dasar dalam penegakan hukum, terutama untuk
menentang ketentuan konstitusi ketika terjadi keadaan darurat atau krisis yang
memaksa dengan dikeluarkannya. Dalam Pandangan fiqih Siyasah asas Salus Populi
Suprema Lex Esto berkaitan juga dengan kaidah hukum islam yang memiliki arti
setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Jadi
masyarakat sebagai kelompok pertama dan utama yang harus mendapatkan
kemanfaatan atau kemaslahatan dari kebijakan yang ditentukan pemerintah.
A. Simpulan
1. Salus Populi Suprema Lex memiliki arti bahwa "keselamatan rakyat
adalah hukum tertinggi". Dalam beberapa peraturan termuat didalamnya
asas Salus Populi Suprema Lex diantaranya:
a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dalam Pembukaan UUD NkRI 1945, alenia ke 4 tentang
tujuan kemerdekaan Indonesia yaitu “melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Norma yang
tertulis dalam peraturan perundang-undangan tertinggi di
Republik Indonesia tersebut, ketika dicermati maka akan
ditemukan kesamaan tujuan dengan asas “keselamatan rakyat
merupakan hukum tertinggi”,. Ada beberapa peraturan dalam
undang-undang Republik Indonesia yang dapat diambil dalam
keadaan yang tidak memungkinkan atau darurat, yaitu UUD 1945
Pasal 12 dan Pasal 22, namun keduanya berbeda dalam
menindaklanjuti keadaan darurat negara. Pasal 12 tergolong
peraturan dalam keadaan perang, maka harus mendapatkan izin
darurat dari penguasa atau presiden agar konstitusi tetap kokoh
tanpa ada yang dilanggar, dan Pasal 22 terfokus pada keadaan
darurat hukum atau keadaan hukum yang tidak demokratis
terhadap rakyat.
b) Undang Undang Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia dalam UUD 1945 dapat mencakup
tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia, yaitu negara
bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia. Dalam ketentuan hukum HAM
terdapat penegasan kepada negara, bahwa negara sebagai
pengemban tanggung jawab, yang harus melaksanakan
kewajibannya dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) baik
secara nasional maupun internasional, negara tidak memiliki hak
tetapi negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab
untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Sebagai pihak yang
memiliki tanggung jawab, negara diwajibkan untuk melaksanakan
dan memenuhi semua kewajiban yang dibebankan, jika kewajiban
tersebut gagal dilaksanakan maka negara dapat dikatakan
melakukan pelanggaran.
c) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
Keselamatan rakyat dalam hukum pidana berkaitan dengan
upaya melindungi masyarakat dari tindakan kriminal atau
kejahatan. Di bawah Pasal 1 ayat (2) KUHP, tujuan umum dari
penerapan hukum pidana adalah untuk mencegah terjadinya
tindak pidana, melindungi masyarakat dari ancaman atau
kekerasan, memberantas kejahatan, dan memperkuat rasa keadilan
dalam masyarakat. Hukum pidana harus bisa beradaptasi secara
cepat dalam merespon situasi darurat yang luar biasa yang belum
pernah terjadi di negeri ini.
2. Pemerintah akan selalu dihadapkan dalam situasi dan kondisi di mana
harus ditentukan kebijakannya sebagai solusi atas permasalahan-
permasalahan yang ada. Setiap kebijakan yang berkaitan langsung dengan
warga negara, rakyat atau masyarakat identik melahirkan pro dan kontra
karena prioritas tidak mengarah ke kemaslahatan masyarakat. Oleh
karenanya, posisi kaidah fikih
َ
م
أ
لا
ِ
ب
ٌ
نُوأط
َ
عاِّيَةِ م
َّ
ى الر
َ
اِم عَل
َ
مِ
فُ اْأ ل
ُّ
تَصَر حَِة
َ
صأل yang
berkaitan dengannya (siyasah) justru meletakkan masyarakat sebagai
kelompok pertama dan utama yang harus mendapatkan kemanfaatan atau
kemaslahatan dari kebijakan yang ditentukan pemerintah. Akhirnya,
penggunaan konsep kaidah fikih dalam pengambilan kebijakan oleh
negara menjadi sebuah kebutuhan yang sangat niscaya, dan selalu relevan
dalam setiap zaman, situasi maupun kondisi.
B. Saran
1. Sebaiknya pemerintah diharapkan lebih memperhatikan asas Salus
Populi Suprema Lex serta menjadikan asas tersebut sebagai dasar
utama dalam mengeluarkan kebijakan yang dimana kebijakan yang
dikeluarkan harus berdasar pada kepentingan serta keselamatan rakyat.
Serta pemerintah harusnya menjadikan asas Salus Populi Suprema Lex
sebagai dasar dalam penegakan hukum, agar pemerintah tidak perlu
ragu-ragu lagi untuk menetapkan status darurat jika ingin melanggar
hak-hak konstitusional yang ingin ditegakkan.
2. Sebaiknya pemerintah diharapkan lebih memperhatikan adanya
konsep kaidah fiqih dalam pengambilan kebijakan, agar setiap
kebijakan yang dikeliuarkan lebih mementingkan kepentingan serta
keselamatan masyarakat sebagai kelompok pertama dan utama yang
harus mendapatkan kemanfaatan atau kemaslahatan dari kebijakan
yang ditentukan. Agar terciptanya Negara yang tentram, damai dan
sejahtera.

SSYA20240081

81/2024

Perpustakaan Pusat

Tersedia