Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui
kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terhadap upaya penanggulangan
tingkat kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam dan faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi upaya penanggulangan tingkat kemiskinan. Agar dapat mencapai
tujuan tersebut, maka digunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mengurai
data yang didapatkan secara deskriptif. Pada teknik pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis
kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan tigal hal: Pertama, upaya yang dilakukan
Pemerintah Daerah terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Bone melalui program-program penanggulangan tingkat
kemiskinan yang meliputi PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan
Pangan Non Tunai), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan pemberdayaan UMKM.
Kedua, pada proses pelaksanaan upaya penanggulangan tingkat kemiskinan terdapat
berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi faktor
pendukung dan faktor penghambat. Ketiga, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone
terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan yang berdasarkan dalam perspektif
ekonomi islam. Perspektif Ekonomi Islam yang dimaksud adalah kesesuain
pemerintah dalam membantu masyarakat yang sejalan dengan ekonomi islam.
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian penjelasan pada pembahasan sebelumnya, peneliti
dapat menarik kesimpulan secara keseluruhan sebagai berikut:
1. Kebijakan Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bone terhadap
penanggulangan tingkat kemiskinan sebenarnya dapat dilihat program bantuan
yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin. Program bantuan yang
diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bone untuk masyarakat miskin yang
tergolong dalam bantuan sosial meliputi Program Keluarga Harapan (PKH)
dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pemberdayaan masyarakat
miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE), dan bantuan pemberdayaan
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pelaksanaan program bantuan
dari pemerintah setempat untuk sasaran utamanya yakni masyarakat miskin
berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasiilnya adalah pada pelaksanaan
bantuan terdapat hal yang menyebabkan kurang maksimal yang tentunya
dipengaruhi oleh faktor. Akan tetapi dalam pelaksanaan program bantuan
secara menyeluruh sudah cukup baik, terlihat dengan terlaksananya program
bantuan yang ditujukan untuk masyarakat miskin dapat tersalurkan sesuai
dengan kriteria yang ada serta pelaksanaannya.
2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone terhadap
Penanggulangan Tingkat Kemiskinan yaitu pada saat dilaksanakannya
program bantuan pemerintah daerah untuk menanggulangi tingkat kemiskinan
di Kabupaten Bone terdapat faktor pendukung serta faktor penghambat dalam
pelaksanaannya. Faktor pendukungnya meliputi komitmen yang baik antara
pemerintah, terdapat koordinasi yang baik diantara semua pihak, serta
terciptanya motivasi pada diri setiap individu untuk dapat melaksanakan
kegiatan program bantuan. Selanjutnya pada faktor penghambat program
bantuann yaitu minimnya pemahaman masyarakat miskin terhadap sanksi jika
masyarakat miskin yang menerima bantuan melanggar kewajiban, terdapat
hubungan kurang baik antara sesama indidvidu, kemampuan yang kurang
dimiliki oleh pelaku program bantuan UMKM, serta sarana dan prasarana yang
kurang memadai.
3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone terhadap Penanggulangan Tingkat
Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam telah berjalan sesuai dengan
prinsip syariah. Dalam islam setiap individu dianjurkan untuk bisa
menumbuhkan peran masing-masing individu untuk kualitas hidup yang lebih
baik dan memberikan kebersamaan dalam kegiatan sosial melalui zakat, infaq,
dan shadaqah. Dimana pemerintah telah melaksanakan tugasnya sebagai
pemerintahan yang sesuai dengan ajaran islam untuk membantu dan menolong
masyarakat miskin yang kekurangan. Dalam Islam, Pemerintah memiliki peran
yaitu wajim dalam menanggulangi tingkat kemiskinan pada daerah yang
dipimpin. Bantuan program yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pangan,
kesehatan, pendidikan, dan bantuan usaha. Pada bantuan usaha meliputi KUBE
dan UMKM bisa dijadikan untuk membuka usaha yang dapat menanggulangi
tingkat kemiskinan.
B. Saran
Berdasarkan analisa dan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas,
maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan:
1. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Bone yang melaksanakan program-
program penanggulangan tingkat kemiskinan, diharapkan agar lebih
mengefektifkan setiap programnya, sehingga kedepannya melalui program
tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bone. Selanjutnya
dalam pelaksanaan setiap program diharapkan pula pedampingan dari Dinas
yang terkait, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan tidak
hanya sampai pada pemberian bantuan tetapi, memonitoring program tersebut
sampai akhir, sehingga dapat berjalan dengan baik, dan yang terkahir dalam
pelaksanaan setiap program juga sangat dibutuhkan anggaran yang memadahi
untuk setiap kegiatan dalam program- program penanggulangan tingkat
kemiskinan yang perlu dioptimalkan agar tercapai tujuan dari program
tersebut.
2. Diharapkan semua yang terlibat baik pemerintah daerah, tim koordinasi,
masyarakat miskin dan pelaku UMKM dapat bekerjasama dalam upaya
menanggulangi permasalahan kemiskinan dengan meminimalisir faktor
penghambat dan meningkatkan faktor pendukung, sehingga dapat mengurangi
dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bone.
3. Diharapakan semua yang terlibat seperti pemerintah untuk bisa lebih
mengarahkan masyarakat miskin agar bisa meringantkan kebutuhan pangan,
kesehatan, pendidikan, dan bantuan usaha yang dimana pemerintah telah
menolong masyarakat miskin sesuai dengan yang dianjurkan dalam islam,
serta mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan amal guna
menanggulangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone.
C. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan implikasi
kepada pengurus masjid sebagai berikut:
1. Pentingnya kebijakan pemerintah dalam penanggulangan tingkat kemiskinan
agar dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone. Kebijakan
pemerintah telah berjalan dengan baik sebagaimana dengan berjalannya
program bantuan yang diberikan untuk masyarakat miskin. Hanya saja
pemerintah perlu mengusahakan data terbaru mengenai daftar masyarakat
miskin yang akan diberikan bantuan agar kedepannya tidak ada lagi
problematika mengenai masyarakat miskin yang tidak terdaftar kedalam
peserta penerima bantuan, karena kementerian sosial masih menggunakan data
lama yaitu 2015. Sehingga ada masyarakat yang perlu bantuan pemerintah
tetapi tidak mendapatkan bantuan.
2. Program bantuan yang telah diterapkan oleh pemerintah di Kabupaten Bone
tetap dilakukan dan data perkembangan mengenai angka kemiskinan di
Kabupaten Bone yang diadakan pertahunnya, kini telah mengalami penurunan
angka kemiskinan. Dalam program bantuan ini diharapkan setiap tahunnya
angka kemiskinan dapat terus mengalami penurunan.

SFEBI20220003

03/2022

Perpustakaan Pusat

Tersedia