Skripsi ini membahasa tentang urgensi penguatan nilai Pancasila dalam
mewujdukan demokrasi konstitusional terhadap pemilhan Kepala Daerah di Kab.
Bone. Pokok permasalahan penelitian ini adalah persoalan jaringan politik
kebangsawanan, dan garis keturuanan Raja yang mengkristalisasi dalam pola
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pada saat proses pemlihan Kepala
Daerah. Kondisi a quo, dapat dilihat dari sejarah berbagai pemimpin Kab. Bone yang
notabene dari keturunan bangsawan atau dikenal dengan istilah Andi. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan
tulisan. Pada skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data
dalam penelitian ini meliputi; data primer yang diperoleh langsung dari sumber
seperti hasil wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian dan data sekunder yaitu
dokumen, jurnal,dan buku-buku terkait.
Hasil penelitian ini menunjukkan, urgensi penguatan nilai Pancasila dalam
mewujudkan demokrasi konstitusional terhadap pemilihan Kepala Daerah diperoleh
hasil bahwa pemerintah Kab. Bone telah berusaha menanamkan nilai-nilai Pancasila
kepada masyarakat dengan melakukan sosialisai dan pendidikan Pancasila untuk
memberikan pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila. Implementasi demokrasi
konstitusional terhadap pemilihan Kepala Daerah di Kab. Bone menunjukkan bahwa
pemrintah Kab. Bone telah mengimplementasikan demokrasi konstitusional pada
pelaksanaan Pemilu selama ini, yang mana penerapannya mengacu pada Peraturan
Komisi Pemilihan Umum PKPU No. 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan
jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil
bupati, dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2018.
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat
ditarik sebuah kesimpulan, yaitu sebagai berikut :
1. Urgensi penguatan Pancasila dalam mewujudkan demokrasi konstitusional
terhadap pemilihan Kepala Daerah di kabupaten Bone telah diselenggarakan
dengan baik walaupun ada beberapa calon Kepala Daerah yang berasal dari
keturunan bangsawan tetapi hal itu tidak mengurangi hakikat demokrasi
Pancasila. Untuk menciptakan pemilihan Kepala Daerah yang bersifat
demokratis maka perlu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila. Keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya itu sangat
berarti sekali dalam menentukan pemerintahan daerah kedepannya. Peraturan
perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan pemilihan Kepala
Daerah itu sangat diperlukan sekali dalam regulasi penyelenggaraan
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang harus mengacu pada nilai norma
yang terkandung pada Pancasila. Sebab, dengan adanya peraturan perundang-
undangan tersebut, maka apabila yang dapat menimbulkan kecurangan-
kecurangan dan permasalahan-permasalahan dalam pemilihan Kepala Daerah
itu dapat dicegah. Sehingga dapat terwujudnya suatu pemerintahan daerah yang
baik. Adapun cara yang telah dilakukan oleh pemerintah Kab. Bone untuk
penguatan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat/warga setempat yaitu dengan
melakukan sosialisasi dan pendidikan Pancasila untuk memberikan pemahaman
terkait nilai-nilai Pancasila contohnya dengan membentuk ormas yang
berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Implementasi Demokrasi Konstitusional terhadap pemilihan Kepala Daerah
yang ada di Kabupaten Bone telah mengacu pada UUD, dimana
pelaksanaannya berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi yang berlaku di
Indonesia dan harus ditaati oleh semua masyarakat itu sendiri dan
pelaksanaannya tidak lepas pada asas luber jurdil (langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil). Adapun program yang telah dijalankan oleh Pemerintah
Kabupaten Bone sehingga pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan sesuai
demokrasi Konstitusional di antaranya adalah memperbanyak sosialisasi
mengenai aturan terkait Pemilu dan pelaksanaan pendidikan politik bagi
masyarakat.
B. Saran
Setelah mengamati dan memahami dalam penelitian ada beberapa yang
harus di perhatikan sebagai berikut:
1. Sebaiknya pemerintah Kab. Bone lebih menguatkan nilai-nilai Pancasila kepada
masyarakat setempat dengan melakukan sosialisasi dan Pendidikan Pancasila
untuk memberikan pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila.
2. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi politik terhadap anggota DPRD untuk
memperbaiki pemahaman mereka mengenai cara mewujudkan Demokrasi
Konstitusional terhadap pemilihan Kepala Daerah di Kab. Bone.
3. Melakukan Pendidikan pemilih yang masif untuk menyiapkan pemilih menjadi
cerdas dalam membuat keputusan memilih yang tidak bisa dibeli dengan
imbalan uang/materi apapun. Pemilih cerdas akan mendorong hanya yang
berkualitas yang akan maju dipencalonan.
4. Dalam pencalonan pemilihan Kepala Daerah di Kab. Bone sebaiknya tidak
membeda-bedakan antara keturunan bangsawan dengan rakyat biasa dan dalam
pemilihan hak suara lebih mengedepankan hak pilih sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila.

SSYA20230156

156/2023

Perpustakaan Pusat

Tersedia