Skripsi ini membahas mengenai Implikasi Putusasn Mahkamah Nomor
13/PUU-XV/2017. Pokok pemasalahannya adalah bagaiaman pertimbangan hukum
terhadap Putusan mahkamah Konstitusi terhadap larangan menikah sesama pegawai
dalam satu perusahaan dan bagaimana implikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, makan digunakan metode penelitian
pustaka (library research).
Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim konstitusi
tanpa perbedaan pendapat tersebut, terlihat bahwa hakim konstitusi bersepakat
menggunakan metode penafsiran konstitusi etikal. Berdasarkan implikasi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 jelas bahwa hukum Pasal 153 ayat
(1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak berlaku lagi, karena frasa “kecuali
telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan tersebut juga mempunyai
konsekuensi memberikan perlindungan hak konstitusional terhadap warga negara
secara optimal, terutama dalam hak untuk berkeluarga dan hak untuk melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah.
A. Kesimpulan
Belrdasarkan analilsils pelmbahasan dil atas, kelsilmpullan dalam pelnelliltilan ilnil
adalah selbagail belrilkult:
1. Masalah pelrkawilnan melrulpakan masalah yang komplelks, hal ilnil tildak hanya
telrjadil antar agama yang belrbelda, agama yang sama namuln belrbelda pelndapat,
teltapil julga pelrkawilnan yang dillaksanakan olelh selsama pelgawail dalam satrul
pelrulsahaan. Keltelntulan dalam pelrjanjilan kelrja ataulpuln pelratulran pelrulsahaan
dil masulkkan kel dalam Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaaan, bahwa, Pasal 1
angaka 14 Ulndangh-Ulndang Keltelnagakelrjaan melnyelbultkan pelrjanjilan kelrja
adalah pelrjanjilan antar pelkelrja/pelgawail delngan pelngulsaha ataul pelmbelril kelrja
yang melmulat syarat-syarat kelrja, hak, dan kelwajilban para pilhak. Jadil,
belrdasarkan pelrtilmbangan hulkulm hakilm konstiltulsil yang tanpa pelrbeldaan
pelndapat telrselbult, telrlilhat bahwa hakilm konstiltulsil belrselpakat melnggulnakan
meltodel pelnfsilran konstiltulsil eltilkal. Analilsils ilnil pada argulmelntasil hakilm yang
melnelkankan pada pelnjamilnan Hak Asasil Manulsila dalam konstiltulsil mellalu lil
pelrtilmbangan moraliltas bahwa pelrtalilan darah ataul hulbulngan pelrkawilnan
adalah takdilr yang tildak dapat dilrelncanakan maulpuln dilellakan.
2. Ilmplilkasil daril Pultulsan Mahkamah Konstiltulsil Nomor 13/PUlUl-XV/2017 jellas
bahwa hulkulm Pasal 153 ayat (1) hulrulf f Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan
tildak belrlakul lagil, karelna frasa “kelculalil tellah dilatulr dalam pelrjanjilan kelrja,
pelratulran pelrulsahaan, ataul pelrjanjilan kelrja belrszama” belrtelntangan delngan
Ulndang-Ulndang Dasar Tahuln 1945 dan tildak melmpulnyail kelkulatan hulku lm
melngilkat. Pultulsan telrselbult julga melmpulnyail konselkulelnsil melmbelrilkan
pelrlilndulngan hak konstiltulsilonal telrhadap warga Nelgara selcara optilmal,
telrultama dalam hak ulntulk belrkellularga dan hak ulntulk mellanjultkan keltulrulnan
mellalulil pelrkawilnan yang sah.
B. Saran
1. Kelpada seltilap pelrulsahaan dilharapkan melrelvilsil pelratulrelan pelrulsahaan,
pelrjanjilan kelrja dalam hal kelduldulkan hulkulm telnaga kelrja yang melmillilkil
ilkatan pelrkawilnan dalam satul pelrulsahaan delngan melnyelsulailkan pada Pultulsan
Mahkamah Konstiltulsil Nomor 13/PUlUl-XV/2017.
2. Pelrulsahaan-pelrulsahaan yang ada dil Ilndonelsila dilharapkan hanya belrhak
melmultulskan hulbulngan kelrja delngan pelgawailnya karelna alasan produlktilviltas,
bulkan karelna pelrnilkahan lagil. Melngilngat, dalam Ulndang-Ulndang Dasar 1945
telrcantulm bahwa seltilap warga Nelgara belrhak melndapatkan pelkelrjaan dan
kelhildulpan yang layak dan Kelpultulsan Mahkamah Konstiltulsil Nomor 13/PUlUl-
XV/2017 tellah belrlakul

SSYA20230252

252/2023

Perpustakaan Pusat

Tersedia