Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebebasan memilih dalam
pemilihan umum di Kabupaten Bone untuk mewujudkan demokrasi yang
konstitusional. Tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi di negara Indonesia yang dimana rakyat memilih secara langsung
para wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan tersebut. Peneliti menunjukkan
bahwa fokus penelitian ini adalah analisis hukum dalam kebebasan memilih dengan
penerapan kebebasan memilih di Kabupaten Bone, agar tercapainya keserasian aturan
dengan fakta yang terjadi berdasarkan keinginan masyarakat, mengenai Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang meliputi segala aturan
terhadap pemilihan umum dalam mekanisme sistem demokrasi. Inilah yang kemudian
menjadi alur bagi peneliti untuk mengumpulkan dan merumuskan data atau hasil
penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan
penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
normatif, yuridis empiris dan sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu observasi
partisipatif dan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan untuk memastikan
perlindungan hak kebebasan memilih dalam pemilu, masyarakat harus bekerjasama
dengan penegak hukum dalam menyelesaikan setiap persengketaan yang muncul
selama proses pemilihan umum. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Untuk
menciptakan penyelenggaraan pemilu yang ideal, penting untuk mengikuti prinsip-
prinsip demokrasi secara menyeluruh guna menegaskan legitimasi konstitusional dan
dukungan publik
A. Simpulan
1. Analisis hukum tentang kebebasan memilih dalam pemilihan umum di
Kabupaten Bone, menunjukkan bahwa Pemilu merupakan sarana untuk
mewujudkan asas kedaulatan rakyat di Indonesia. Diperlukan payung hukum
yang menjamin penyelesaian persengketaan dalam pemilihan calon wakil
rakyat secara adil dan sebaik mungkin. Kebutuhan akan penerapan regulasi
dengan benar untuk menangani konflik yang mungkin terjadi dalam
pelaksanaan pemilu menjadi hal yang penting dan tidak dapat diabaikan.
2. Implementasi kebebasan memilih yang ada di Kabupaten Bone, berdasarkan
hasil pemilu yang terlaksana belum sepenuhnya tercapai. Untuk mencapai
demokrasi yang konstitusional, masyarakat perlu berani dalam menentukan
hak pilihnya tanpa adanya tekanan atau rayuan dari pihak lain. Selain itu,
lembaga penyelenggara pemilu harus mengedepankan aturan yang ada agar
terwujudnya negara yang demokratis.
B. Saran
Untuk mencapai kebebasan dalam memilih, hak warga masyarakat,
terutama di Kabupaten Bone, harus dipastikan tanpa adanya intimidasi atau
tekanan dari berbagai faktor dalam pemilihan umum. Karena itu, KPU harus
memberikan panduan kepada masyarakat di Bone mengenai pentingnya hak pilih
bagi pemilih dan menerapkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 untuk mencapai demokrasi yang sesuai dengan konstitusi.
1. Bagi pemerintah daerah, penting untuk menghilangkan praktik politik uang
dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih inklusif, berbasis pada
wawasan dan kemampuan masyarakat. Disarankan agar aturan-aturan yang
mengatur ketertiban selama kampanye dipastikan secara resmi melalui
kebijakan dan regulasi yang berlaku.
2. Bagi masyarakat, sangat penting untuk menggunakan hak pilih dengan tegas
dan tanpa rasa takut terhadap tekanan atau intimidasi dari pihak manapun.
Praktik politik uang dapat dihindari jika masyarakat dengan tegas
menolaknya, sehingga calon wakil rakyat tidak akan melanjutkan praktik
tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diakui memiliki beberapa kekurangan.
Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian yang
lebih mendalam tentang hak kebebasan dalam pemilihan umum.

SSYA20230113

113/2023

Perpustakaan Pusat

Tersedia