Skripsi ini membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan kabupaten layak anak,
untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi terkait
kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bone.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan pendekatan
sosiologis. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi,
wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan
teknik analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kabupaten/Kota
Layak Anak di Kabupaten Bone sudah berjalan cukup baik sesuai peraturan melalui
program pemenuhan hak anak. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi
adanya komitmen pemerintah, sosialisasi, dan adanya Rancangan Peraturan Daerah.
Faktor penghambatnya adalah anggapan sebagian Organisasi Perangkat Daerah
bahwa tugas untuk menyukseskan Kabupaten Layak Anak hanya tugas dari Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sarana pemenuhan hak anak
belum memadai dan masih ada masyarakat yang belum paham tentang kebijakan
kabupaten layak anak. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah dengan
meningkatkan kerja sama Organisasi Perangkat Daerah, peningkatan sosialisasi,
melibatkan anak dalam penyusunan kebijakan daerah, dan menyediakan anggaran
untuk program kabupaten layak anak.
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten
Bone sudah berjalan cukup baik karena dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11
Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak yang
meliputi 5 klaster, yakni: Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan,
Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; Perlindungan Khusus. Setiap
klaster terdapat Program atau kegiatan sebagai upaya untuk menekan
permasalahan anak dan untuk pemenuhan hak anak.
2. Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan kabupaten layak anak
adalah adanya komitmen Pemerintah seperti Organisasi Perangkat Daerah,
Lembaga Swasta, LSM dan Masyarakat, sosialisasi KLA, Rancangan Peraturan
Daerah dan Surat Keputusan Gugus Tugas KLA. Faktor penghambat
implementasi kebijakan pengembangan kabupaten layak anak adalah adalah masih
ada sebagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang beranggapan bahwa hanya
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertugas untuk
menyukseskan kebijakan kabupaten layak anak dengan kata lain menganggap
bahwa permasalahan anak itu bukan tanggungjawabnya. Sarana pemenuhan anak
yang belum memadai serta masih banyak masyarakat yang belum paham
mengenai kebijakan kabupaten layak anak. Adapun solusi yang dapat dilakukan
terkait kebijakan kabupaten layak anak adalah dengan meningkatkan kerja sama
OPD, peningkatan sosialisasi, melibatkan anak dalam penyusunan kebijakan
daerah, dan menyediakan anggaran untuk program kabupaten layak anak.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan saran-
saran sebagai berikut:
1. Untuk menciptakan keberhasilan dari program kabupaten/kota layak anak,
dibutuhkan kerja sama yang baik dari berbagai pihak untuk mengutamakan
kepentingan terbaik bagi anak dan diharapkan koordinasi antara gugus tugas
KLA dalam pemenuhan hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Perlunya lebih meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan Kabupaten/Kota Layak
Anak atau tentang pemenuhan hak anak untuk meningkatkan Kesadaran dan
partisipasi masyarakat agar dapat mengetahui bahwa kebijakan pengembangan
kabupaten layak anak adalah tanggung jawab bersama.

SSYA20230055

55/2023

Perpustakaan Pusat

Tersedia