Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Pasal 1 Ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Desa
Padatuo Kecamatan Tonra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
peran aparatur desa dalam mengimplementasikan UU No. 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berdasarkan hukum
Islam, dan apa saja yang menjadi kendala serta solusi dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum di desa padatuo kecamatan tonra. Untuk
menjawab rumusan masalah maka penelitian dilakukan melalui studi lapangan
dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur
desa padatuo kecamatan tonra dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum berperan penting dalam proses pengadaan tanah bagi kepentingan
umum dengan melalui proses musyawarah. Mereka bertanggung jawab untuk
mengordinasikan proses pengadaan tanah, memastikan kepatuhan hukum, melibatkan
pihak pemilik lahan dan pihak penerima hibah secara sah dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Serta menyelesaikan kendala dan menemukan
solusi yang tepat agar proses pembangunan berjlana dengan lancar.
A. Kesimpulan
1. Peran Aparatur Desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum di Desa Padatuo Kecamatan Tonra yaitu melakukan musyawarah kepada
pihak-pihak terkait dalam menjamin terselenggaranya pembangunan untuk
kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengedepankan
prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Pemerintah Desa Padatuo melakukan
proses pengadaan tanah melalui proses pewakafan yang merujuk pada tindakan
pengalihan hak atas tanah dengan tujuan kepentingan umum atau agama
berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada penyerahan hak kepemilikan tanah
kepada pemerintah desa secara sukarela dan tanpa ganti rugi.
2. Kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan di desa padatuo adalah tidak
adanya persetujuan dari salah satu pihak pemilik lahan yang belum memahami
adanya beberapa manfaat dalam proses pembangunan jalan sehingga
mengakibatkan pembangunan jalan sempat terhenti, kemudian pemerintah desa
padatuo mencari solusi dengan langkah konkrit melakukan mediasi kembali
dalam proses musyawarah untuk pengalihan pembangunan jalan ke lahan baru
dimana semua pemilik lahan menyetujui untuk melepaskan hak atas tanahnya
sehingga dapat berdampak positif pada kehidupan sosial, ekonomi dan
lingkungan masyarakat.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan memperhatikan hasilnya,
maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Peran Aparatur Desa Padatuo dalam mengimplementasikan Undang-Undang
masih perlu di tingkatkan. Peningkatan implementasi Undang-Undang di
tingkat desa adalah upaya yang berkelanjutan dan memerlukan kerjasama
dari semua pihak terkait. Peningkatan kemampuan aparatur desa sangat
penting untuk memastikan bahwa pemerintah desa lebih baik dalam
memahami dan menerapkan Undang-Undang agar pemerintahan berjalan
efektif dan sesuai dengan aturan hukum.
2. Untuk pembangunan selanjutnya, di harap pemerintah desa bisa lebih baik
dalam menyelesaikan kendala serta menemukan solusi yang tepat dalam
permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kurangnya kesadaran dari
pihak-pihak yang bersangkutan baik itu dalam pembangunan jalan maupun
pembangunan infrastruktur lain untuk kesejahteraan masyarakat dan
kepentingan umum. Terakhir, harapan penulis untuk pemerintah desa Padatuo
yaitu semoga pemerintah desa akan lebih kompeten dalam memberikan
pelayanan pada peneliti selanjutnya.

SSYA20230151

151/2023

Perpustakaan Pusat

Tersedia