Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah Dalam Mengentaskan Kemiskinan
Melalui Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah PKH di Kelurahan Bajoe belum tepat
sasaran dengan masih banyaknya keluarga miskin, tentunya perlu dilakukan
pendataan keluarga miskin yang layak menerima manfaat dari PKH ini secara baik
dan benar agar program tersebut tepat sasaran. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui apakah Program Keluarga Harapan dapat mengentaskan kemiskinan di
Kelurahan Bajoe. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dipaparkan
secara deskrptif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan
yuridis empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan
Bajoe belum mensejahterakan RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Namun
Program Keluarga Harapan telah mampu mengurangi beban pengeluaran rumah
tangga miskin, dapat menyekolahkan anaknya tanpa terbebani biaya tinggi,
memperiksa kesehatan, pemenuhan gizi balita, pemenuhan kebutuha langsia dan
disabilitas berat. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bajoe masih belum
tepat sasaran hal ini terjadi karena pada saat pengusulan calon peserta PKH tersebut
mereka masih tergolong miskin dan rentang waktu penerimaan relatif lama sehingga
masyarakat telah mengalami perkembangan pada sisi ekonominya dan adanya data
DIKS yang belum terupdate dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan
graduasi (pengunduran diri).
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai
Peran Pemerintah Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program
Keluarga Harapan Studi Di Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa:
1. Bagaimana persyaratan penerima bantuan Program Keluarga
Harapan?
Tidak semua warga miskin dapat menerima Bantuan Program
Keluarga Harapan sebab harus memenuhi komponen yang telah
ditetapkan oleh penerima yakni pertama kesehatan, dalam komponen
Kesehatan mencakup ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol)
sampai dengan 6 (enam) tahun. Kedua komponen Pendidikan
mencakup anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat,
anak sekolah menegah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat,
anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sderajat, dan anak
usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum
menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Ketiga komponen
kesejahteraan sosial mencakup Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh)
tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas
berat. Dari total warga miskin 447 hanya 272 yang terdaftar sebagai
peserta karena hanya 272 yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh
pemerintah.
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam
mengentaskan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan
dikelurahan Bajoe?
Pengentasan kemiskinan yang diprogramkan pemerintah di
Kelurahan Bajoe dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu:
a. Faktor Masyarakat
1) Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan Graduasi. Di
karenakan masyarakat sering berpikir lumayan dan
berpendapat bahwa pemerintah sendirilah yang
memberikan bantuan PKH ini.
2) Angka buta aksara terbilang tinggi. Di karenakan orang
tua di Kelurahan Bajoe terutama suku bajo lebih
mendukung anaknya bekerja atau ikut kelaut sehingga
kesadaran anak-anak untuk sekolah masih rendah.
3) Data DIKS belum terupdate
b. Budaya Masyarakat
Keterampilan untuk membuka usaha rendah dan lebih
kebudaya konsumtif, dana yang diperoleh digunakan untuk
mencukupi kebutuhan sahari-hari tidak ditabung untuk membuka
usaha.
c. Komponen penerima PKH tidak terpenuhi
1) Miskin tetapi tidak ada komponen
2) Miskin - terima PKH – komponen tidak ada – tidak terima
– Graduasi – belum sejahtera.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran yang
mudah-mudahan bermanfaat, yaitu:
1. Kepada Pemerintah
Penulis menyarankan kepada pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah agar benar-benar melihat dan mengkaji ulang
tentang kebijakan PKH agar bermanfaat untuk masyarakat yang
benar-benar layak menerima bantuan PKH agar lebih tepat sasaran
dan dapat memutus rantai kemiskinan yang terjadi. Dan kepada
pendamping PKH harus lebih mengarahkan peserta agar tidak
ketergantungan pada bantuan-bantuan pemerintah.
2. Peserta PKH
Kepada peserta PKH diharapkan dapat mempergunakan dana
yang diberikan sesuai dengan tujuan PKH dan melakukan graduasi
jika sudah mampu secara ekonomi agar usaha pemerintah
mengentaskan kemiskinan melalui PKH ini dapat terealisasikan.
3. Penulis selanjutnya, perlu diteliti beberapa program bantuan untuk
mengentaskan kemiskinan lainnya yang telah diterapkan oleh
pemerintah, sehingga dapat diketahui program manakah yang
memiliki pengaruh besar terhadap mengentaskan kemiskinan.

SSYA20220178

178/2022

Perpustakaan Pusat

Tersedia