Skripsi ini membahas tentang proses pengawalan aspirasi masyarakat Kabupaten
Bone oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bone. Serta faktor-
faktor yang mempengaruhi proses pengawalan aspirasi masyarakat.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pengawalan aspirasi
masyarakat yang dilakukan oleh anggota legislatif selaku dewan perwakilan rakyat di
wilayah daerah Kabupaten Bone dengan mengacu pada Undang-Undang No.9 Tahun
2015.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan yang terpilih
sudah menjalankan tugasnya dengan baik, meski dari 45 kursi di DPRD hanya 4
orang perempuan saja yang terpilih menjadi anggota DPRD tidak menyurutkan peran
perempuan dalam pengawalan aspirasi masyarakat. Anggota legislatif perempuan
bekerjasama dengan dinas terkait sesuai komisi mereka untuk membuat program-
program yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Bone. Selain
itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengawalan aspirasi yang
dilakukan oleh anggota legislatif terkhususnya anggota legislatif perempuan seperti
kurangnya sumberdaya manusia juga kemampuan keuangan daerah yang belum
mampu memenuhi semua aspirasi-aspirasi masyarakat Kabupaten Bone. Terbatasnya
keuangan daerah menjadi salah satu penghambat anggota legislatif dalam mengawal
aspirasi masyarakat Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah field
research dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris untuk
mengetahui sejauh mana perwujudan peran anggota legislatif perempuan dalam
mengawal aspirasi masyarakat di Kabupaten Bone.
A. Kesimpulan
1. Peran Legislatif Perempuan Dalam Pengawalan Aspirasi Masyarakat di
Kabupaten Bone adalah dengan memberikan suatu pelayanan terhadap
masyarakat, sehingga dapat memberikan suatu kepastian dan kebenaran kepada
masyarakat. Tugas dan wewenang anggota legislatif tidak berfokus pada gender.
Anggota dewan laki-laki ataupun perempuan mempunyai peran yang sama dalam
mengawal aspirasi. Anggota DPRD perempuan bekerja sesuai dengan tupoksi
komisi masing-masing. Di Kabupaten Bone terdapat empat anggota DPRD
perempuan yang tersebar dibeberapa komisi namun tidak mengurangi peran dan
tanggungjawab mereka dalam mengawal aspirasi masyarakat.
2. Faktor yang mempengaruhi proses pengawalan aspirasi masyarakat seperti
kemampuan keuangan daerah yang tidak mampu memenuhi semua aspirasi
masyarakat yang diterima oleh anggota legislatif menyulitkan anggota legislatif
memenuhi aspirasi-aspirasi yang diterima. Juga dinas terkait selaku mitra kerja
tidak menindaklanjuti penyampaian aspirasi anggota legislatif membuat aspirasi-
aspirasi yang diterima terhenti di meja dinas terkait. Dengan berbagai faktor
tersebut, anggota DPRD terkhususnya anggota legislatif perempuan terus berupaya
menciptakan solusi dari setiap kendala yang terjadi di lapangan. Dengan program-
program yang diusulkan oleh anggota DPRD perempuan diharapkan mampu
menjadi jawaban atas kendala-kendala yang dihadapi terutama dalam mengawal
aspirasi masyarakat Kabupaten Bone.
B. Saran
Berbagai cara dapat dilakukan anggota DPRD terkhususnya perempuan dalam
proses pengawalan aspirasi agar mampu mengoptimalkan kinerja dan dengan
jumlah anggota legislatif perempuan yang berbanding jauh dengan anggota
legislatif laki-laki agar mampu menciptakan program-program yang pro terhadap
masyarakat khususnya perempuan agar dapat menginspirasi perempuan-
perempuan lain untuk berkiprah di dunia politik.

SSYA20210182

182/2021

Perpustakaan Pusat

Tersedia