Skripsi ini membahas mengenai malpraktek pembiayaan kepemilikan rumah
berbasis syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui resiko terjadinya
pembiayaan kepemilikan rumah berbasis syariah yang bermasalah atau bahkan
terjadinya malpraktek. Penelitian ini bertitik berat pada penelitian kepustakaan
(Library Research ) untuk mencari data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel
dan karya tulis lainnya.
Hasil penelitian yang diperoleh peneliti adalah penerapan pembiayaan
Kepemilikan Rumah Syariah di Indonesia menggunakan beberapa sistem akad
diantaranya mudharabah, musyarakah mutanaqisah, ijarah muntahiyah bittamlik
dan istishna. Permasalahan/malpraktek pada produk pembiayaan kepemilikan
rumah berbasis syariah ada tiga yaitu pada tahap pra kontraktual, tahap kontraktual
dan pasca kontraktual. Adapun permasalahan/malpraktek pada produk Pembiayaan
Rumah syariah yang paling banyak dilaporkan kepada Layanan Konsumen antara
lain mengenai dokumen agunan yang belum dikembalikan meskipun kewajiban
telah dilunasi, keberatan atas biaya tambahan, produk (rumah) yang tidak sesuai
penawaran, penolakan permintaan restrukturisasi pembiayaan dan penolakan atas
pengajuan pembiayaan yang dinilai tidak memberikan penjelasan yang memadai.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
KPR merupakan produk kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank
kepada nasabah untuk pembelian dan/atau renovasi dan/atau pembangunan
rumah. Produk KPR merupakan produk keuangan yang memiliki karakteristik
yang cukup kompleks dan sangat memerlukan pemahaman. Hal ini karena sampai
dengan dimilikinya rumah oleh konsumen terdapat keterkaitan dengan beberapa
pihak dan memiliki konsekuensi dalam jangka menengah atau panjang terhadap
kondisi keuangan konsumen (pembayaran cicilan) .
Di Indonesia terdapat beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan
kepemilikan rumah berbasis syariah. Diantaranya, akad murabahah, musyarakah
mutanaqisah, istishna, ijarah muntahiyah bittamlik.
Permasalahan/malpraktek pada produk KPR syariah yang paling banyak
dilaporkan kepada Layanan Konsumen antara lain mengenai dokumen agunan
yang belum dikembalikan meskipun kredit telah dilunasi, keberatan pelaksanaan
lelang agunan, keberatan atas biaya tambahan, produk (rumah) yang tidak sesuai
penawaran, pengajuan kredit yang lama diproses oleh bank, penolakan
permintaan restrukturisasi kredit dan penolakan atas pengajuan kredit yang dinilai
tidak memberikan penjelasan yang memadai.
B. Saran
Berdasarkan kajian dan kesimpulan tersebut di atas, maka berikut adalah
rekomendasi dalam memperkuat perlindungan konsumen
dari malpraktek
pembiayaan rumah Syariah:
1. Peningkatan literasi masyarakat dan calon konsumen tentang produk KPR.
Baik bank, masyarakat, maupun calon konsumen memastikan bahwa hal-hal
penting yang berkaitan dengan produk Asimetri Informasi dan perubahan
margin pada pembiayaan kepemilikan rumah berbasis syariah telah dipelajari
dan dipahami. Hal-hal utama yang wajib dipelajari dan dipahami oleh
konsumen tersebut antara lain mengenai manfaat produk, besaran dan
perhitungan kewajiban (cicilan dan bunga), biaya-biaya pengurusan, pihak-
pihak yang terlibat dan perannya, dan ketentuan apabila terjadi wanprestasi.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (dalam hal ini bank) perlu memastikan agar hal-
hal yang seringkali menjadi potensi permasalahan dominan dalam proses
Asimetri Informasi dan perubahan margin pada pembiayaan kepemilikan
rumah berbasis syariah dapat diantisipasi dengan baik sesuai ketentuan dan
prosedur yang berlaku. Potensi permasalahan Asimetri Informasi dan
perubahan margin pada pembiayaan kepemilikan rumah berbasis syariah.

SFEBI20200138

138/2020

Perpustakaan Pusat

Tersedia