Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Terhadap Wewenang Ombudsman
dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia”. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum Ombudsman
dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan untuk mengetahui upaya
ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan public di Indonesia.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
cara meneliti bahan pustaka. Adapun sumber data penelitian ini adalah bahan hukum
primer berupa dokumen resmi negara seperti peraturan perundang-undangan, bahan
hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, dan bahan hukum tersier berupa
kamus hukum.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan lembaga Ombudsman
Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik, yaitu
sebagai sebuah lembaga pengawas eksternal bagi pelayanan publik dalam
menjalankan tugasnya. Dimana Ombudsman memiliki wewenang untuk melakukan
klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai
penyelenggara negara. Tetapi Ombudsman bukanlah pelaksana kekuasaan,
wewenang yang dimiliki hanyalah aspek pengawasannya. Namun Ombudsman
mempunyai pengaruh besar yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelayan
publik untuk bertindak hati-hati dalam melayani masyarakat.
A. Kesimpulan
Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta
pembahasannya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kedudukan hukum lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka
mewujudkan pelayanan publik yang baik, yaitu sebagai sebuah lembaga
pengawas eksternal bagi pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya.
Dimana Ombudsman berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau
pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan Negara.
Tetapi Ombudsman bukanlah pelaksana kekuasaan, wewenang yang dimiliki
hanyalah aspek pengawasan saja. Namun, rekomendasi Ombudsman
mempunyai pengaruh besar yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
pelayanan publik untuk bertindak hati-hati dalam melayani masyarakat.
2. Upaya lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam sistim
ketatanegaraan Republik Indonesia berkaitan dalam pelaksanaan prinsip-
prinsip good governance, pertama Ombudsman memposisikan masyarakat
sebagai aktor dalam tata kelola (governance) pemerintahan. Pola interaksi
dan masyarakat nyaris tak terbangun dan menghasilkan pola pemerintahan
yang tak aspiratif dan sulit di kontrol masyarakat, namun Ombudsman dapat
menembus dinding tersebut dengan membangun partnership (kemitraan )
3. dengan pemerintah. Disinilah akan tercipta checks and balances antara
keduanya dalam bentuk yang elegan. Ombudsman sebagai lembaga
pengawasan yang ekstern yang menggunakan masyarakat sebagai kekuatan
utamanya menjadi harapan paling mutahir ditengah mandulnya berbagai
sistem, mekanisme dan berbagai pengawasan yang ada hususnya di daerah
saat ini. Masyarakat dapat aktif melaporkan semua bentuk mall administrasi
pelayanan publik yang dilakukan semua lembaga Negara dan swasta, selama
dalam pelaksanaannya lembaga tersebut memakai uang Negara maka
Ombudsman dapat memprosesnya.
B. Saran
1. Dapat dilihat secara nyata, dalam menjalankan tugasnya lembaga
Ombudsman efektif memperbaiki pelayanan pemerintah terhadap
masyarakat. Untuk lebih memberikan kkekuatan hukum terhadap
Ombudsman, hendaknya Ombudsman dicantumkan dalam konstitusi
tertinggi Indonesia, yaitu UUD 1945, agar kewenangan Ombudsman
semakin lebih luas dan perannya sebagai lembaga negara yang prorakyat
semakin kuat.
2. Untuk memudahkan tugas pengawasan bagi Ombudsman sebagai media
penampung keluhan rakyat terhadap pemerintah harus lebih berperan lagi
dalam memperbaiki birokrasi layanan publik selain itu penulis
berpendapat bahwa Ombudsman juga harus di adakan di Kabupaten atau
Kota, sehingga kasus-kasus yang menyimpang atau yang dikenal dengan
mall administrasi mudah dan cepat untuk diatasi, tidak mengulur waktu
untuk ke pusat atau provinsi sehingga mampu mewujudkan pemerintahan
yang baik (good governance).

SSYA20210132

132/2021

Perpustakaan Pusat

Tersedia