Skripsi ini berjudul Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam
Peningkatan Pelayanan publik perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2015
Tentang Pelayanan Publik. Untuk mengetahui peranan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dalam pemberdayaan sumber daya manusia yang terampil di Kab. Bone
serta kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dalam pemberdayaan sumber daya manusia yang terampil di Kab. Bone.
Untuk memperoleh jawaban terhadap kedua pokok permasalahan tersebut,
penulis menggunakan metode kepustakaan (library research) yang melalui buku-
buku yang representatif dan melalui field research yang bersifat lapangan yakni
observasi dan wawancara. Untuk melaksanakan penelitian, penulis menggunakan
beberapa cara/metode yaitu dalam bentuk observasi dan wawancara dengan
menggunakan pendekatan fenomenologis dan sosiologis.
Dengan pendaftaran secara transparan dan terbuka Dinas tenaga kerja
menawarkan pelatihan-pelatihan dengan harapan pekerja yang terampil dan handal.
Tentu secara administrasi pendaftar/pelamar kerja harus memenuhi syarat dengan
keterampilan yang mereka miliki dan diuji secara bertahap untuk mengukur
kapabilitas SDM itu sendiri. Dalam pengadaan pelatihan, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bone melalui pendidikan informal lebih menekankan
kedisiplinan yang ketat melalui pelatihan dan praktek yang terarah, para peserta
pelatihan bisa menggali keterampilan mereka secara maksimal. Tenaga kerja yang
siap pakai pada bidangnya masing-masing. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dalam pemberdayaan SDM yang terampil di Kab. Bone
terkait rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian pencari kerja serta tidak
seimbangnya permintaan dan penawaran antara pencari kerja dengan lapangan
pekerjaan yang tersedia, dan terbatasnya anggaran pelatihan. SDM di Kabupaten
Bone yang berkualitas banyak sekali tetapi pengelolaan dan pengembangan baik dari
segi skil maupun keterampilannya perlu ditingkatkan lagi supaya daya saing kinerja
dapat dipertanggung jawabkan begitupun dengan masih terbatasnya lapangan
pekerjaan, tidak sebanding antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan atau
lowongan kerja dan cenderung tenaga kerja memilih-milih pekerjaan.
Kehadiran Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di
harapakan dapat menjadi wadah peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan
kerja kepada publik dan pengembangan ditempat kerja sebagai satu kesatuan sistem
pengembangan SDM dan melalui BLK dan rumah terampil diharapkan mampu
melahirkan pencari kerja yang memililiki skil dan SDM yang handal dan profesional
sehingga dapat memenuhi permintaan kebutuhan Perusahaan/pasar kerja.
A. Kesimpulan
1. Dengan pendaftaran secara transparan dan terbuka Dinas tenaga kerja
menawarkan pelatihan-pelatihan dengan harapan pekerja yang terampil dan
handal. Tentu secara administrasi pendaftar/pelamar kerja harus memenuhi
syarat dengan keterampilan yang mereka miliki dan diuji secara bertahap untuk
mengukur kapabilitas SDM itu sendiri. Dalam pengadaan pelatihan, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone melalui pendidikan informal
lebih menekankan kedisiplinan yang ketat melalui pelatihan dan praktek yang
terarah, para peserta pelatihan bisa menggali keterampilan mereka secara
maksimal. Tenaga kerja yang siap pakai pada bidangnya masing-masing
sehingga apabila ada perusahaan yang membutuhkan maka langsung bisa
digunakan jasanya jadi artinya SDM benar-benar harus diberikan keterampilan
sesuai dengan bidang keahlianya.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam
pemberdayaan SDM yang terampil di Kab. Bone terkait rendahnya tingkat
pendidikan dan keahlian pencari kerja serta tidak seimbangnya permintaan dan
penawaran antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, dan
terbatasnya anggaran pelatihan. SDM di Kabupaten Bone yang berkualitas
banyak sekali tetapi pengelolaan dan pengembangan baik dari segi skil maupun
keterampilannya perlu ditingkatkan lagi supaya daya saing kineija dapat
dipertanggung jawabkan begitupun dengan masih terbatasnya lapangan
pekerjaan, tidak sebanding antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan atau
lowongan kerja dan cenderung tenaga kerja memilih milih pekerjaan.
Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan.
B. Saran
1. Kehadiran Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
seharusnya menjadi wadah peningkatan kualitas tenaga kerja melalui
pelatihan kerja dan pengembangan ditempat kerja sebagai satu kesatuan
sistem pengembangan SDM serta dalam tahap perekrutan, Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi seharusnya lebih intensif dalam proses penyeleksian
bukan sekedar kelengkapan administrasi namun, lebih mengedepan calon
tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus untuk di kembangkan.
2. Keseimbangan antara keterampilan dan pendidikan harusnya saling
beriringan. Olehnya itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harusnya lebih
memproritaskan serta menyesuaikan pendidikan calon tenaga kerja yang
sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar dan yang paling penting dalam
perubahan Anggaran tahunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu
mengadakan peningkatan penganggaran terkait dengan program pelaksanaan
pelatihan peningkatan dan pengembangan kualitas SDM bagi calon tenaga
kerja dan melalui BLK dan rumah terampil diharapkan mampu melahirkan
pencari kerja yang memililiki skil dan SDM yang handal dan profesional
sehingga dapat memenuhi permintaan kebutuhan Perusahaan.

SS20170234

234/2017

Perpustakaan Pusat

Tersedia