Skripsi ini membahas tentang Tinjauan hukum terhadap pungutan liar
dalam dunia pendidikan (Studi SMKN 2 Bone). Masalah ini dianalisis dengan
pendekatan sosiologis empiris yang dibahas dengan teknik analisis data secara
kualitatif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research).
Sedangkan instrument yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan daftar
wawancara, alat tulis dan handphone.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap
pungutan liar dalam dunia pendidikan khusunya di SMKN 2 Bone. Penulis juga
meneliti tentang upaya pencegahan berkembangnya pungutan liar dalam dunia
pendidikan di kabupaten bone.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pungutan liar dalam dunia
pedidikan di kabupaten bone khususnya di SMKN 2 Bone. Dalam pelaksanaanya,
mengenai aturan dari Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan
Pungutan Biaya Pendididkan telah diterapkan dengan baik tetapi belum maksimal
sehingga masih perlu ditingkatkan. Yang menjadi kendala dalam aturan yang
diterapkan tidak ada masalah, tapi dari segi pelaksanaan aturan hukumnya karena
kadang objek perkara itu tidak ditemukan di lapangan, maka tertunda lagi
eksekusinya. Oleh karena itu, Permendikbud harus lebih meningkatkan
pelaksanaannya dalam memberikan dalam menangani kasus pungutan liar dalam
dunia pendidikan.
A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kedudukan pungutan liar dalam dunia pendidikan yaitu pungutan ini masih
sering terjadi karena siswa sebagai manusia biasa yang memiliki rasa takut
untuk melakukan protes saat proses pembayaran retribusi berlangsung.
Walaupun dalam hati kecil mereka tau kalau mereka telah mengalami
pungutan liar. Rasa takut tersebut dapatlah diterima oleh akal sehat,
seandainya kita yang mengalami hal yang serupa. Inilah yang menjadi acuan
hukum bagi Permendikbud dan Satgas Saber Pungli yang ada di Provinsi
baik Kabupaten maupun Kota. Adapun alasan terbentuknya peraturan ini
karena praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya upaya pemberantasan secara
tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.
2. Upaya Pencegahan Berkembangnya Pungutan Liar dalam Dunia Pendidikan
di Kabupaten Bone yaitu melakukam penyuluhan-penyuluhan hukum
mengenai larangan pungli oleh Permendikbud dan Satgas Saber Pungli
kepada tenaga pendidik baik formal maupun non formal. Bekerja sama
dengan kepolisian, instansi-instansi, sekolah, LSM, Pemerintah Daerah,
orangtua murid dan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai
pencegahan agar pungutan liar di sekolah tidak terjadi. Selain itu bimbingan
dan penyuluhan ini diharapkan agar masyarakat khususnya tenaga pendidik
taat hukum dan menjunjung tinggi tanggung jawab agar terciptanya
keamanan dan ketertiban didalam proses belajar mengajar di sekolah
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan memperhatikan hasilhasilnya.
Maka implikasi penelitian dari penulis adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada Dinas Pendidikan dan Pihak Sekolah agar harus
mencermati lebih seksama agar tentunya dukungan dari pemerintah pusat
dan daerah sangat di butuhkan dalam pemberatasan pungli ini. Pemerataan
fasilitas sekolah, tunjangan yang layak bagi para guru atau pengajar,
sistem pembelajaran yang baik diharapkan mampu memberantas pungli di
sekolah.
2. Orang tua harus menanamkan rasa tanggung jawab dan kritis kepada anak
agar apabila di sekolahnya terjadi pungutan liar, anak berani untuk tidak
turut serta mendukung tindakan tersebut dan menyelesaikan tanggung
jawabnya sesuai dengan aturan tanpa melakukan tindakan yang berpotensi
menyogok gurunya.

SS20180116

116/2018

Perpustakaan Pusat

Tersedia