Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Peran Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bone dalam melaksanakan pendidikan
politik. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Teknik
pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan
sumber data, dan metode atau teknik pengumpulan data.
Hasil dalam penelitian ini bahwa Peran Dewan Pimpinan Daerah Partai
Golongan Karya Kabupaten Bone dalam memberikan pendidikan politik di kabupaten
Bone menunjukkan peran yang sangat penting dalam melakukan pendidikan politik.
Untuk menarik simpati dari masyarakat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan
Karya Kabupaten Bone melakukan kegiatan pendidikan politik dengan terjun
langsung ke masyarakat melalui forum pertemuan warga dengan menyampaikan
program partai dan visi misi partai juga menanamkan rasa nasionalisme, kebangsaan,
kebinekaan, dan demokrasi begitu juga memberikan arahan cara berpolitik yang baik
dan benar. Tujuan partai Golongan Karya yang utama adalah ingin mencerdaskan
kehidupan bangsa Indonesia dan mensejahterakan masyarakat. Partisipasi partai
Golongan Karya dalam pendidikan politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan
Karya Kabupaten Bone mengadakan diklat karakter kepada kader partai agar mampu
memberikan penjelasan tentang politik ke masyarakat.
Pencapaian yang diinginkan partai Golongan Karya adalah menciptakan
masyarakat adil dan makmur, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka
mengembangkan kehidupan demokrasi, menghormati dan menjunjung tinggi
kebenaran, keadilan, hukum dan HAM.
Adapun penyebab-penyebab rendahnya tingkat pertisipasi politik masyarakat
di Kabupaten Bone disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, pertimbangan
ekonomi, merasa apatis dan pesimis terhadap politik disebabkan para politisi
menghalangkan segala cara untuk mendapatkan kursi kekuasaan misalnya
memanipulasi dan berbohong/menipu rakyat.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang berjudul
“Peran Partai Golongan Karya Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi
Masyarakat Kabupaten Bone Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Partai Politik (Studi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya
Kabupaten Bone)” dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Secara umun bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bone dalam melaksankan pendidikan
politik bagi masyarakat Kabupaten Bone ada empat yaitu:
1. Sosialisasi politik dengan cara Dewan Pengurus Daerah Partai Golongan Karya
Kabupaten Bone terjun langsung ke masyarakat memberikan arahan cara
berpolitik yang baik dan benar.
2. Penataran/rekrumen politik. Setelah proses sosialisasi politik selesai, maka
dilakukan penataran atau rekrutmen politik yang tujuannya untuk mendapatkan
personel yang terlatih khusus dan untuk jabatan khusus pula dalam sistem politik
itu. Rekrutmen Politik dimaksudkan adalah proses seleksi warga masyarakat
untuk menduduki jabatan politik dan administrasi.
3. Pendidikan politik secara teoritis yaitu bentuk pendidikan politik yang dapat
dilakukan setiap saat berupa pertemuan dengan seluruh pengurus juga selain itu
terkadang bahkan setiap 6 bulan sekali dilakukan pendidikan politik yang
melibatkan masyarakat umum dan dilaksanakan khusus untuk pemilih dan
pemula.
4. Pendidikan Politik secara praktisi atau simulasi yaitu bentuk pendidikan politik
yang dilakukan di mulai dari tingkat Kecematan sampai tingkat Desa.
Adapun kendala yang dihadapi oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan
Karya Kabupaten Bone Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat
Kabupaten Bone yaitu :
1. Kurangnya kesadaran dan keikutsertaan masyarakat kabupaten Bone untuk
menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh pengurus Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bone terkait pendidikan politik.
2. Terkadang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlambat dicairkan atau diberikan kepada
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bone. Hal
ini tentu menjadi permasalahan jika Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlambat diberikan
kepada Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten
Bone otomatis Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya
Kabupaten Bone tidak dapat melaksanakan pendidikan politik baik kepada
kadernya maupun kepada masyarakat Kabupaten Bone.
3. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah atau kurang, rakyat kebanyakan
sulit memahami kompleksitas situasi sosial dan politik disekitar dirinya.
4. Para penguasa yang otoriter cenderung tidak menghendaki adanya pendidikan
politik, karena mereka berkepentingan sekali dengan status quo dan pelestarian
rezimnya. Partisipasi aktif dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh
rakyat itu tidak dikehendaki, sebab mengurangi kebebasan dan kekuasaan organ-
organ ketatanegaraan.
B. Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat disampaikan
implikasi sebagai masukan bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya
Kabupaten Bone yaitu:
1. Senantiasa meningkatkan perannya dalam pendidikan politik baik kepada kader
dan simpatisan, dan tidak hanya mengarah pada pemenangan partainya saja dalam
Pemilihan Umun tetapi lebih diutamakan terciptanya pemahaman kepada
masyarakat tentang pendidikan politik yang lebih luas dan mendalam.
2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bone harus
mengembangkan strategi dan metode pendidikan politik yang inovatif dan
kreatif, sehingga dapat meningkatkan peranannya dalam melaksanakan pendidikan
politik terhadap masyarakat khususnya kaum muda. Hal tersebut bisa digunakan
untuk menambah kader anggota dan meningkatkan dukungan dari kaum muda.

SS20180040

40/2018

Perpustakaan Pusat

Tersedia