Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem
Perlindungan Anak (Studi Pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone)”. tujuan dari penelitian
adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak perspektif
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem
Perlindungan Anak Di Pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone dan untuk mengetahui
upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam melindungi hak pekerja anak di
Pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah
sumber data primer berupa wawancara dan sekunder berupa peraturan perundang-
undangan terkait, buku, jurnal dan lain-lain. Selanjutnya, teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara wawancara dengan responden yang erat kaitannya dengan
objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja
anak perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Sistem Perlindungan Anak masih belum terlaksana secara menyeluruh. Hal ini dapat
dilihat dari masih banyaknya pekerja anak dibawah umur yang tidak mendapatkan
perlindungan hukum seperti di pelabuhan bajoe serta kurangnya sosialisasi mengenai
pekerja anak karena seharusnya tujuan dari perlindungan anak yaitu untuk
meningkatkan kesadaran bagi setiap masyarakat. sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan perlindungan hukum terhadap pekerja anak untuk melindungi hak-hak anak agar
dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal untuk
mewujudkan kabupaten bone yang sejahtera dalam pemenuhan hak dasar anak perlu
adanya peningkatan perlindungan pada anak sebagai suatu pengukuran keberhasilan
mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak.
A. Simpulan
1. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak telah diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak,
namun kenyataannya masih banyak pekerja anak yang tidak mendapatkan
perlindungan hukum berupa keselamatan kerja, penerimaan upah yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta waktu kerja yang tidak sesuai, seperti
di Pelabuhan Bajoe yang merupakan salah satu tempat yang melibatkan pekerja
anak yang tentunya akan berdampak pada perlindungan anak.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan Anak serta Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi UPTP Wilayah
Bone telah melakukan berbagai upaya yaitu memfasilitasi dalam kegiatan
pengurangan pekerja anak melalui pendidikan serta bekerjasaman dengan semua
sektor pemerintah, kepolisian, masyarakat dalam melindungi hak pekerja anak
tetapi tidak maksimal karena kurangnya kesadaran orang tua mengenai hak anak.
Seperti halnya didalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1
Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak yaitu setiap anak berhak untuk
beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya,
bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat
kecerdasannya demi pengembangan diri.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, saran
penulis yaitu perlu adanya peningkatan perlindungan pada anak sebagai suatu
pengukuran keberhasilan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak guna
mewujudkan Kabupaten Bone yang sejahtera.

SSYA20190519

519/2019

Perpustakaan Pusat

Tersedia