Tujuan Penelitian ini dilakukan 1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah
Kab. Bone dalam bantuan fasilitas pelaksanaan pemilu perspektif Undang-Undang
Nomor. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaran pemilu. 2. Untuk mengetahui kendala
yang dihapi oleh pemerintah Kab. Bone dalam pemberian bantuan fasilitas
pelaksanaan pemilu perspektif Undang-Undang Nomor. 15 tahun 2011 tentang
penyelenggaran pemilu.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif merupakan penelitian
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian, dengan mengunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Normatif Empiris,
dalam memperoleh data dalam penelitian ini. Maka mengunaka teknik pengumpulan
data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan dianalisi dengan cara Mereduksi
data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang ditunjukka oleh pemerintah
Kab. Bone belum terlalu maksimal sebab permmintaan KPUD kepada pemerintah
kadang tidak terpenuhi sebab kukurangan dana serta komunikasi yang kurang,
meskipun begitu, ada berbagai kendala dihadapi oleh KPU diantaranya; kekurangan
dana, kantor yang masih sewa mengakibatkan berpindah-pindah tempat dan terakhir
adalah dari sisi SDM yang dipekerjakan itu pun masih mining dari segi kuantitas
Implikasi dari penelitian ini ialah 1) seyogyanya pemerintah kab. Bone
menyambuk baik usulan anggaran yang ditawarkan KPU karena ini sifatnya segera
maka kewajiban sebagai pemerintahan harus memenuhi permintaan. 2) selayaknya
peran pemerintahan harus meningkatkan peran terhadap pemberian fasilitas kepada
KPU bertindak sebagai penyelenggara berupa tempat kantor yang tidak berpindahpindah,
anggaran untuk KPU harus meningkat, serta SDM mengingat kebutuhan pada
saat pemilu kada besar.

SS20170160

160/2017

Perpustakaan Pusat

Tersedia