Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di bidang pemerintahan (studi kasus Kecamatan palakka Kabupaten Bone). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di bidang pemerintahan. (2) bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di Kecamatan Palakka di bidang pemerintahan.
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan tafsir dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknikanalisis data kualitatif melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, display data,dan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebab sebagian mereka berasal dari sebagian yang lain yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaannya saja dan tidak adanya larangan bagi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin baik di ranah publik maupun domestik. Mereka boleh saja memimpin ketika mereka mempunyai kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut. Di dalam Al-Qur‟an dan Hadis pun telah di jelaslkan hal demikian jadi tidak ada alasan untuk menolak bahkan melarang seorang perempuan untuk menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin. Perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di Kecamatan Palakka jika dikaitkan dengan Al-Qur‟an dan Hadis sudah di terapkan karena pada saat ini perempuan sudah banyak yang ikut serta dalam pemerintahan dan sudah tidak adanya perempuan yang statusnya diwariskan kepada keluarga suaminya dan dibebaskan memilih jalan hidupnya sendiri, baik di ranah domestik maupun publik.
A. Simpulan
Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan, yaitu sebagai berikut : 1. Ketetapan Allah SWT dalam Al-Qur‟an dalam rangka menjaga dan memuliakan kaum perempuan , sekaligus menjamin tatanan kehidupan yang baik dan bersih dari prilaku menyimpang. Perempuan sangat di lindungi dalam Islam baik dari segi haknya maupun kedudukannya, Sebagaimana laki-laki, hak-hak perempuan juga terjamin dalam Islam, Salah satu ayat yang sering kali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitannya dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam Surah At-Taubah [9] ayat 71 yang berisi gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma‟ruf dan mencegah yang mungkar. 2. Tidak masalah jika perempuan ikut serta dalam bidang pemerintahan hal ini di buktikan dengan adanya perempuan yang pernah menjabat di kecamatan palakka dan banyaknya staf perempuan dari pada staf laki-laki di kantor kecamatan tersebut membuktikan bahwa perempuan bisa lebih unggul dari pada laki-laki.
B. Saran
Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di bidang pemerintahan (studi kasus kecamatan palakka kabupaten Bone) maka penulis menyampaikan beberapa saran untuk pihak terkait, yaitu:
1. Bagi pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan kualifikasi, kemampuan dan syarat pengangkatan seorang pemimpin dan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.
2. Bagi kantor kecamatan palakka khususnya kepada camat diharapkan agar lebih dapat meningkatkan kemampuannya dalam bekerja tanpa melihat pemimpinnya perempuan atau laki-laki selama pemimpin tersebut bertanggung jawab atas tugas yang diembannya.

SS20170140

140/2017

Perpustakaan Pusat

Tersedia