Penelitian ini membahas tentang Permasalahan dan Solusi Penyerapan
Anggaran Belanja Dengan Metode Analisis Hirarki Proses (AHP) Pada Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah TA 2015 Kab. Bone. Penelitian ini
bertujuan untuk mengungkapkan pemasalahan penyerapan anggaran belanja yang
mengakibatkan adanya kesenjangan antara anggaran belanja yang seharusnya
terkumpul dengan realisasinya dan untuk mengetahui prioritas masalah dan prioritas
solusi dalam penyerapan anggaran belanja dengan menggunakan metode AHP
(Analytic Hierarchy Process) di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
Kabupaten Bone.
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori grounded
(grounded theory). Penelitian ini menggunakan metode obeservasi, wawancara,
dokumentasi dan kuisioner dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Data yang
telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan analisis AHP (Analytic
Hierarchy Process).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah
dan prioritas solusi penyerapan anggaran belanja, yaitu regulasi, lembaga, serta
SDM. Dan yang menjadi prioritas masalah pada ketiga masalah tersebut yakni
Regulasi. Sedangkan yang menjadi prioritas solusi dalam prioritas solusi tesebut
yakni regulasi. Prioritas masalah penyerapan anggaran belanja pada regulasi adalah
program pengembangan pengelolaan keuangan daerah masih lemah dengan nilai
prioritas AHP 0,44. Sedangkan prioritas masalah pada lembaga yaitu program sarana
dan prasarana masih relatif terbatas dengan nilai prioritas AHP 0,38 . Dan prioritas
masalah pada SDM terdapat pada program disiplin aparatur masih lemah dengan nilai
prioritas 0,40. Sedangkan Prioritas solusi penyerapan anggaran belanja pada regulasi
adalah meningkatkan program pengembangan pengelolaan keuangan dengan nilai
prioritas AHP 0,42. Sedangkan prioritas solusi pada lembaga yaitu meningkatkan
program sarana dan prasarana dengan nilai prioritas AHP 0,41. Dan prioritas solusi
pada SDM yaitu meningkatkan kualitas SDM di bidang keuangan dengan nilai
prioritas 0,38.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa solusi permasalahan penyerapan anggaran belanja dengan metode
AHP di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bone dapat
digambarkan sebagai berikut:
1. Terdapat tiga permasalahan serta solusi penyerapan anggaran belanja yakni
regulasi, lembaga dan SDM. Adapun yang menjadi prioritas masalah penyerapan
anggaran belanja berdasarkan hasil AHP yakni regulasi dengan nilai skor prioritas
0,44. Sedangkan yang menjadi prioritas solusi berdasarkan hasil AHP yakni
regulasi dengan nilai prioritas 0,42. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas masalah
penyerapan anggaran belanja terletak pada regulasi serta membutuhkan solusi
penuh untuk merealisasikan anggaran belanja di badan pengelolaan keuangan dan
aset daerah Kabupaten Bone.
2. Berdasarkan tiga prioritas masalah di atas yang menjadi prioritas masalah pada
regulasi yakni program pengembangan pengelolaan keuangan daerah masih lemah
dengan nilai 0,44, Adapun prioritas masalah pada lembaga yakni program sarana
dan prasarana masi relatif terbatas dengan nilai 0,38. Dan prioritas masalah pada
SDM yaitu program disiplin aparatur masih lemah dengan nilai 0,40. Sedangkan
tiga prioritas solusi yang menjadi prioritas solusi pada regulasi yakni
meningkatkan program pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan nilai
0,42. Dan prioritas solusi pada lembaga yakni meningkatkan program sarana dan
prasarana dengan nilai 0,41. Serta prioritas solusi pada SDM yakni meningkatkan
kualitas SDM di bidang keuangan dengan nilai 0,38.
B. Saran
Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka dapat disarankan hal-hal
sebagai berikut:
1. Anggaran belanja di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sangat besar
namun realisasinya dana anggaran belanja tidak seperti yang seharusnya di
belanjakan, hal ini sangat membutuhkan perhatian penuh, terutama dari lembaga
yang memiliki kewenangan.
2. Regulasi merupakan prioritas masalah dan prioritas solusi penyerapan anggaran
belanja di BPKAD Kabupaten Bone, hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya
perhatian khusus untuk dalam aturan-aturan lembaga keuangan agar realisasi
anggaran belanja dapat terealisasi dengan baik.
3. Untuk para SDM untuk selalu meningkatkan kualitas SDM di bidang keuangan
sehingga anggaran belanja dapat dikelolah dengan baik dan selalu menjujung
tinggi nilai-nilai islam dalam menjalankan tugasnya.
4. Begitupun dengan lembaga pengelolah keuangan untuk bisa lebih meningkatkan
kualitas SDM serta selalu transparansi dan akuntabilitas.

SS20170203

203/2017

Perpustakaan Pusat

Tersedia