Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya
Mewujudkan Pendidikan Gratis Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi SD Inpres 12/79 Cellu 1
Kecamatan Tanete Riattang Timur Kab. Bone). Pokok permasalahan
bagaimana peran dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam
mewujudkan pendidikan gratis di SD Inpres 12/79 Cellu 1 Kecamatan Tanete
Riattang Timur Kab. Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan
cara wawancara, studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumendokumen,
undang-undang dan media informasi lainnya yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti serta ditunjang dengan data skunder.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah
dalam upaya mewujudkan pendidikan gratis perspektif Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sudah berjalan
dengan baik. Terlihat dengan pelaksanaan program pendidikan gratis dari
pemerintah daerah berjalan sesuai dengan aturan yang telah diatur. Dari segi
pendanaan program tersebut, peserta didik yang mendapatkan bantuan itu tidak
di bebankan lagi dan sangat memebantu orang tua yang tidak mampu
membiayai anaknya sekolah, karena pemerintah daerah telah memberikan
bantuan sesuai dengan aturan yang ada. adanya program tersebut beban orang
tua peserta didik sedikit berkurang. Namun dalam segi pelaksanaan program
tersebut masih saja di temui kendala-kendala dalam penerapan program
pendidikan tersebut khususnya di SD Inpres 12/79 Cellu 1 Kecamatan Tanete
Riattang Timur Kab. Bone.
A.Simpulan
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka sesuai
dengan rumusan masalah yang dipaparkan dapat ditarik kesimpulan mengenai
Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Gratis
perspektif UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas (Studi SD Inpres 12/79
Cellu 1 Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone).
yaitu:
1. Peran pemerintah daerah terkait program pendidikan gratissudah
berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya baik itu dari segi
penerapan, maupun pelaksanaanya sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Gratis, seperti yang termaktub dalam Pasal 5 ayat 2
tentang hak dan kewaiban pemerintah daerah yaitu, “Pemerintah
Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
masyarakat”, pelaksanaan program tersebutsudah terlaksana dengan
baik. Namun dalam program tersebut masih saja ada ditemui kendalakendala
yaitu seringnya keterlambatan pencairan dana dalam program
tersebut sehingga kadang ada kegiatan yang berlangsung tidak
terlaksana dengan baik karena biayanya pun belum dicukupi.
2. Masih ada anak usia sekolah di Kabupaten Bone yang lebih memilih
bekerja di banding sekolah mereka padahal dengan di keluarkanya
aturan terebut maka anak usia sekolah yang tidak mampu dalam segi
ekonomi sudah ada bantuan dari pemerintah daerah untuk mereka
yang tidak mampu, selain itu ada juga sebagian orang tua apabila
anaknya mendapatkan bantuan dari sekolah ia tidak mempergunakan
bantuan tersebut sebagai mana mestinya.
B. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan
sebelumnya, maka saran-saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan
Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Gratis
Perspektif UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas (Studi SD Inprs 12/79
Cellu 1 Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bonesebagai berikut:
1. Perlunya Pemerintah Kabupaten Bone mengalokasikan dana pendidikan
gratis yang sesuai dengan kebutuhan sekolah agar pihak sekolah bisa
melaksanakan secara maksimal kegiatan yang direncanakan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone melalui Dinas Pendidikan Nasional
perlu mengupayakan mekanisme pelaporan yang khusus (Pengecualian)
untuk sekolah yang berada di Kabupaten Bone , agar sekolah yang di
wilayah Kabupaten Bone bisa secara maksimal menggunakan dana
pendidikan gratis yang tersedia.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone perlu membuat Petunjuk
Pelaksanaan tersendiri, agar pelaksanaan pendidikan gratis bisa
terlaksana lebih baik lagi.
4. Pemerintah Daerah sebaiknya jangan terlalu keseringan memperlambat
pencairan dana pendidikan gratis, supaya perda tersebut bisa berjalan
dengan baik dan tepat sasaran.

SS20170131

131/2017

Perpustakaan Pusat

Tersedia