Skripsi ini membahas mengenai kajian teoritis terhadap status hukum anak dalam perkawinan dibawah tangan perspektif fiqih klasik dan perundang-undangan diindonesia.Pokok permasalahan adalah bagaimana status anak dari hasil perkawinan dibawah tangan perspektif fiqih klasik dan perundang-undangan di Indonesia.masalah ini dianalisis dengan dua pendekatan yakni pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini diperoleh melalui penelusuran di perpustakaan kampus STAIN watampone, perpustakaan daerah kabupaten Bone, Kedai baca dan tulisan-tulisan yang ada di internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuibagaimana status anak dari hasil perkawinan dibawah tangan perspektif fiqih klasik dan perundang-undangan di indonesia dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan status hukum anak dalam perkawinan dibawah tangan menurut fiqih klasik dan perundang-undangan di indonesia. Hasil penelitian menujukkan bahwa didalam pandangan fiqih klasik dan perundang-undangan di indonesia menyatakan bahwa menurut pandangan fiqih anak diluar nikah tidak dapat menjadi ahli waris dari ayah biologisnya, dan ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikahnya dan nasabnya disandarkan kepada ibunya. Menurut pandangan Undang-undang diindonesia dengan melihat putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi terhadap perubahan nilai-nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak-hak anak terhadap anak luar kawin.
A.Kesimpulan
1.Menurut pandangan Fikih Klasik, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi walinikah. Menurut pandangan fikih anak diluar nikah tidak dapat menjadi ahli waris dari ayah biologisnya,dan ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikahnya. dan nasabnya di sandarkan pada ibunya.
2.Menurut padangan Perundang-Undangan di Indoensia dengan melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi terhadap perubahan nilai-nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak-hak anak terhadap anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seperti dua mata uang. Di satu sisi melindungi hak-hak anak luar kawin, karena dengan putusan tersebut maka anak luar kawin mempunyai hak untuk saling mewaris, mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya. Akan tetapi disis lain, putusan tersebut terkesan melemahkan fungsi dan menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan.
B.Implikasi
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka dikemukakan saran-saran sebagai implikasi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :
1.Kepada para perempuan dan laki-laki yang hendak melakukan perkawinan agar kiranya dapat meningkatkan lagi pemahaman tentang akibat dari perkawinan dibawah tangan/nikahsiri.
2.Kepada lembaga terkait khususnya Kantor Urusan Agama agar kiranya dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkanperkawinan.
3.Kepada pemerintah diharapkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindihyangmenimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakan hukum serta rasa keadilan dimasyarakat dapat terwujud.

SS20170219

2019/2017

Perpustakaan Pusat

Tersedia