Skripsi ini berjudul tentang Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif
Ekonomi Syariah (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Bone). Kemudian dirumuskan
dalam dua sub masalah, yakni 1) Apa upaya pengentasan kemiskinan dalam
perspektif ekonomi syariah pada Dinas Sosial kabupaten Bone? 2) Hal apa yang
menjadi faktor penghambat dan solusi pengentasan kemiskinan dalam perspektif
ekonomi syariah pada Dinas Sosial kabupaten Bone?.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengentasan kemiskinan
dalam perspektif ekonomi syariah pada Dinas Sosial kabupaten Bone dan untuk
mengetahui faktor penghambat dan solusi pengentasan kemiskinan perspektif
ekonomi syariah pada Dinas Sosial kabupaten Bone.
Peneliti mengambil lokasi di Dinas Sosial Kabupaten Bone dengan
memperoleh data dari kedua permasalahan di atas penulis menggunakan metode field
research (lapangan) dengan melakukan wawancara langsung, observasi, dan
dokumentasi kemudian dilakukan pengolahan dengan metode kualitatif. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan manajemen dan historik. Selanjutnya data yang
diperoleh dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.
Adapun hasil dari peneilitian ini tentang upaya pengentasan kemiskinan pada
dinas sosial kabupaten Bone adalah 1) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung
usaha bagi keluarga miskin, 2) Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan, 3)
Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, 4) Peningkatan jejaring kerjasama
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat. Sedangkan faktor penghambat
dan solusi pengentasan kemiskinan pada dinas sosial kabupaten Bone adalah 1)
Keterbatasan anggaran dengan solusi penambahan anggaran baik dari APBN maupun
APBD serta kerjasama dengan pihak BAZNAS Daerah, 2) Bantuan disalah gunakan
dengan solusi melakukan pengawasan dan koordinasi serta kerjasama dengan pihak-
pihak tertentu, 3) Sumber Daya Manusia dengan solusi melakukan pelatihan bagi
para pegawai dan memberikan bimbingan bagi fakir miskin, 4) Lokasi Warga dengan
solusi penyediaan akomodasi dan transportasi yang memadai bagi para petugas, dan
5) pendistribusian bantuan diberikan secara langsung kepada para fakir miskin.
Implikasi dari penelitian ini adalah kepada pemerintah pusat maupun daerah
agar supaya meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan sosial sehingga masyarakat
yang berada di garis kemiskinan mendapatkan bantuan sosial secara keseluruhan.
Dan kepada Dinas Sosial agar supaya lebih selektif dan terbuka dalam perekrutan
pegawai sehingga dapat menunjang program-program yang yang telah dibuat
terutama program untuk pengentasan kemiskinan yang membutuhkan orang-orang
yang profesional dan capabel (mampu) dalam menemukan inovasi yang lebih
berdayaguna dalam penggunaan dana sosial.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis ungkapkan,
maka gambaran tentang pengentasan kemiskinan perspektif ekonomi syariah pada
dinas sosial kabupaten Bone, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Upaya pengentasan kemiskinan pada dinas sosial kabupaten Bone melalui
pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin,
koordinasi dan pelayanan bagi keluarga harapan, pemberdayaan wanita rawan
sosial ekonomi dan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat
2. Hambatan pengentasan kemiskinan pada dinas sosial kabupaten Bone adalah
keterbatasan anggaran, bantuan disalah gunakan, sumber daya manusia, lokasi
warga dan pendistribusian. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan solusi
penambahan anggaran baik dari APBN maupun APBD serta kerjasama
dengan pihak BAZNAS Daerah, melakukan pengawasan dan koordinasi serta
kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, melakukan pelatihan bagi para
pegawai dan memberikan bimbingan bagi fakir miskin, penyediaan
akomodasi dan transportasi yang memadai bagi para petugas serta bantuan
diberikan secara langsung kepada para fakir miskin.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa implikasi atau
rekomendasi kepada pihak yang berkompeten demi pengentasan kemiskinan pada
dinas sosial kabupaten Bone:
1. Kepada pemerintah pusat maupun daerah agar supaya meningkatkan anggaran
untuk kesejahteraan sosial sehingga masyarakat yang berada di garis
kemiskinan mendapatkan bantuan sosial secara keseluruhan.
2. Kepada Dinas Sosial agar supaya lebih selektif dan terbuka dalam perekrutan
pegawai sehingga dapat menunjang program-program yang yang telah dibuat
terutama program untuk pengentasan kemiskinan yang membutuhkan orang-
orang yang profesional dan capabel (mampu) dalam menemukan inovasi yang
lebih berdayaguna dalam penggunaan dana sosial.

SSYA20170246.

246/2017

Perpustakaan Pusat

Tersedia